EDMONTON, KANADA (voa-islam.com) - Meski berpenduduk mayoritas non Muslim dan kemungkinan besar para petinggi kepolisiannya juga demikian, namun toleransi yang ditunjukkan oleh polisi di salah satu kota di Kanada melebihi para petinggi kepolisian yang ada di Indonesia. Mereka mengakomodasi para wanita Muslimah yang jadi anggota polisi untuk mengenakan jilbab saat bertugas.
Seperti dilansir World Bulletin, Kepolisian Kota Edmonton (EPS), Kanada, telah menyetujui opsi penggunaan jilbab bagi para polisi wanita Muslimah mereka saat bertugas.
Jilbab untuk seragam polwan ini meliputi kepala dan leher, namun tidak menutup bagian wajah, menurut Sebuah pernyataan pers yang disiarkan oleh institusi tersebut hari Jum'at (6/12/2013).
“EPS menghormati pilihan seorang wanita Muslimah untuk mengenakan jilbab,” pernyataan itu mengatakan.
"EPS berubah seiring perjalanan waktu karena memiliki sejumlah polwan dari kalangan Muslim. Didorong oleh keinginan untuk menjunjung keadilan bagi semua warga negara di Edmonton, EPS akhirnya memodifikasi seragam yang digunakan petugas mereka supaya juga dapat mengakomodasi jilbab."
Presiden Dewan Muslimah Kanada bagian Edmonton, Soraya Zaki Hafez, menyampaikan apresiasinya atas kebijakan positif yang diambil EPS. Sebelumnya, kata dia, para Muslimah di kota itu mengalami kesulitan saat mempertimbangkan diri mereka menjadi polisi.
Namun, dengan adanya keputusan ini, hal tersebut jadi berubah.“Hal ini menunjukkan, perempuan Muslim telah menjadi bagian dari masyarakat Edmonton. Saya pikir, penerimaan ini sungguh luar biasa,” ujar Soraya.
Inspektur Polisi EPS, Kevin Galvin berpendapat, adalah penting untuk membuat siapa pun yang bekerja di EPS benar-benar merasa diterima. Terlepas dari ras, budaya, agama, atau orientasi seksual mereka.
“Karena kami sadar, orang-orang yang bekerja di sini (EPS) memiliki panggilan jiwa untuk melayani dan melindungi segenap warga Edmonton. Apalagi, mereka juga melewati proses rekrutmen yang ketat dan standar pelatihan polisi yang berat di sini,” tuturnya.
Apa yang dilakukan kepolisian di Kanada ini jauh berbeda dengan kepolisian Indonesia yang melarang pemakaian jilbab bagi polwan dengan alasan tidak adanya anggaran dari APBN yang mendanai jilbab polwan dan juga standarisasi.
Disampaing melarang anggotanya berjilbab, kepolisian RI melalui Wakapolri juga "mengancam" akan memindahkan para polwan yang tetap memaksakan keinginannya berjilbab, dari tempat asalnya bertugas ke Polda Aceh yang memang telah mendapatkan otonomi untuk menerapkan sendiri aturanya tentang penggunaan jilbab bagi polwan. (st/wb,rpb)