Demi Rekonsiliasi, Hamas Izinkan Anggota Fatah Kembali ke Gaza

JALUR GAZA (voa-islam.com) - Perdana Menteri Hamas Ismail Haniya pada hari Senin (6/1/2014) mengulurkan tangan untuk saingannya dari kelompok Fatah di Tepi Barat, mengatakan anggota kelompok tersebut akan diizinkan kembali ke Gaza, dalam upaya untuk mendorong rekonsiliasi Palestina.

"Pemerintah (Hamas) akan mengizinkan semua anggota Fatah yang berasal dari Gaza dan yang meninggalkan Jalur Gaza (tahun 2007) untuk kembali, tanpa prasyarat," selain dari mereka yang dituduh membunuh anggota Hamas dalam pertempuran intens antarfaksi tahun itu, kata Haniya.

Berbicara kepada wartawan setelah kunjungan ke kementerian dalam negeri Hamas di Kota Gaza, ia menambahkan pemerintahan Hamas akan "melepaskan sejumlah kecil anggota Fatah yang dipenjara (di Gaza) untuk alasan keamanan."

Anggota parlemen Fatah, yang berbasis di Tepi Barat, juga akan diizinkan untuk mengunjungi Gaza, Haniya menambahkan.

Hamas dalam beberapa bulan terakhir telah mengulurkan tangan untuk Fatah, yang mendominasi Otorita Palestina yang berbasis di Tepi Barat, ketika Israel dan Mesir telah memperketat blokade terhadap gerakan Islam itu di Gaza.

Haniya berbicara via telepon kepada pemimpin Fatah dan Presiden Palestina Mahmud Abbas pada bulan Oktober, menekankan perlunya rekonsiliasi dan " kembali ke persatuan nasional."

Ketegangan lama antara Hamas dan Fatah memuncak dalam sepekan pertempuran pada tahun 2007 yang menyebabkan gerakan Islam tersebut- yang bersumpah untuk menghancurkan Israel - bertanggung jawab atas pemerintahan Jalur Gaza.

Pertempuran itu terjadi satu setengah tahun setelah Hamas menang telak dalam pemilihan umum Palestina, yang menyebabkan boikot Barat terhadap pemerintahan yang dikelola kelompok Islam tersebut.
Sejak pengambilalihan itu kedua gerakan telah meluncurkan aksi balas tindakan kekerasan pada saingan masing-masing di wilayah yang berada di bawah kendali mereka.

Kedua belah pihak telah melakukan upaya-upaya berulang kali untuk menyembuhkan keretakan, terakhir dengan menandatangani kesepakatan yang ditengahi Mesir pada tahun 2011 di mana mereka berjanji untuk mendirikan sebuah pemerintahan interim independen untuk membuka jalan bagi pemilihan umum baru. Namun perjanjian tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Gerakan Hamas mengatakan telah berada di bawah tekanan hebat karena tentara Mesir menghancurkan ratusan terowongan digunakan untuk menyelundupkan bahan bakar dan barang ke Jalur Gaza yang diblokade setelah penggulingan presiden Muhamad Mursi.

Hamas sendiri adalah cabang Palestina dari Ikhwanul Muslimin Mesir, kelompok asal Muhamad Mursi. (st/ahram)