Qatar Mulai Usir Tokoh Ikhwanul Muslimin

DOHA, QATAR (voa-islam.com) - Sumber-sumber yang dekat dengan Ikhwanul Muslimin (IM) mengatakan bahwa Qatar telah mulai melaksanakan perjanjian Riyadh yang menyatakan negara itu harus mengusir para tokoh Ikhwanul Muslimin, menambahkan bahwa beberapa dari mereka telah meninggalkan Doha.
 
Para anggota yang diusir itu termasuk Mahmoud Hussein, sekretaris jenderal kelompok tersebut, Gamal Heshmat dan Bassem Khafagy.
 
Sumber-sumber itu menambahkan bahwa pemerintah Qatar bekerja pada daftar dari para tokoh yang diburu atau orang lain yang terlibat dalam kegiatan melawan negara-negara teluk atau Mesir untuk mengembalikan mereka ke negara Gulf Cooperation Council.
 
Pertemuan antara Qatar dengan negara-negara anggota lainnya di Gulf Cooperation Council (GCC) pertengahan April sempat dikabarkan mengalami kekusutan atau krisis ketika Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menarik duta besar dari Doha awal Maret lalu, mengutip intervensi Qatar dalam urusan dalam negeri mereka.
 
Qatar menjadi tempat tinggal bagi sejumlah warga Saudi dan aktivis Ikhwanul Muslimin yang menentang rezim mereka di kampung halaman. Channel Al Jazeera Qatar Mubasher Misr dilarang di Mesir dan Arab Saudi karena material-material yang mengkritik kedua rezim tersebut.
 
Pertemuan baru-baru ini dilaporkan membahas permintaan dari Saudi dan UEA untuk mendeportasi para tokoh Ikhwanul Muslimin. Kedua kerajaan itu bersekutu dengan pemerintah boneka militer Mesir yang telah menggulingkan pemerintahan Ikhwanul Muslimin tahun lalu.
 
Sebuah surat kabar Aljazair melaporkan pada hari Ahad bahwa negara itu sedang mempertimbangkan proposal untuk menjadi tuan penampungan bagi Syaikh Yussuf al-Qaradawi, kepala Persatuan Ulama Muslim International.
 
Surat kabar itu, yang dekat dengan lingkaran pengambilan keputusan di Aljazair, mengatakan bahwa menteri luar negeri Aljazair diberitahu tentang keputusan tersebut selama kunjungannya ke negara-negara Teluk.
 
Ditambahkan bahwa hal itu dimaksudkan bahwa Qaradawi akan ditempatkan di Mauritania, Tunisia atau Maroko. Namun, semua negara itu dikesampingkan karena kurangnya jaminan keamanan pribadi kepada Al-Qaradawi.
 
Surat kabar itu mengutip sumber anonim yang mengatakan bahwa Aljazair akan menetapkan syarat, jika terjadi penerimaan, bahwa Syaikh Yusuf Al-Qaradawi tidak campur tangan dalam kegiatan politik di negara tersebut. (by/ei)