YERUSALEM, ISRAEL (voa-islam.com) - Zionis Israel telah mengecam perdana menteri Swedia yang baru terpilih Stefan Loefven atas keputusannya untuk mengakui negara Palestina.
"Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman mengatakan bahwa ia menyesalkan bahwa perdana menteri baru sedang terburu-buru untuk membuat pernyataan pada posisi Swedia mengenai pengakuan negara Palestina, rupanya sebelum dia punya waktu bahkan untuk mempelajari masalah ini secara mendalam," kantor Lieberman mengutip perkataannya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Sabtu (4/10/2014).
Ia menambahkan bahwa duta besar Swedia untuk Zionis Israel, Carl Magnus Nesser, "akan diundang untuk berbicara di kementerian luar negeri di Yerusalem," tapi tidak mengatakan kapan.
"Perdana Menteri Loefven perlu memahami bahwa tidak ada pernyataan atau tindakan oleh pihak eksternal dapat menjadi sebuah pengganti negosiasi langsung antara dua belah pihak," kata pernyataan itu.
Pemimpin Demokrat Sosial Loefven - yang memenangkan pemilihan umum bulan lalu - hari Jum'at mengatakan negaranya ingin meningkatkan solusi dua-negara dalam konflik Zionis Israel-Palestina.
"Sebuah solusi dua negara membutuhkan pengakuan timbal balik dan keinginan untuk hidup berdampingan secara damai," kata Loefven dalam pidato pelantikannya kepada parlemen.
Ini harus dilakukan dengan menghormati "tuntutan sah rakyat Palestina dan Israel dalam hal hak mereka untuk menentukan nasib dan keamanan sendiri," tambahnya.
Swedia mendukung status pengamat Palestina di PBB pada tahun 2012, yang diberikan meskipun ada penentangan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain.
Tujuh anggota Uni Eropa di Eropa Timur dan Mediterania telah mengakui negara Palestina, yaitu Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Hongaria, Malta, Polandia dan Rumania.
Anggota non-Uni Eropa Islandia adalah satu-satunya negara Eropa barat lainnya yang telah melakukannya.
Pernyataan Loefven ini disambut hangat oleh Palestina namun Amerika Serikat, sekutu Zionis Israel, mengatakan langkah itu terlalu cepat.
"Kami percaya pengakuan internasional negara Palestina adalah prematur," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki. (st/ptv)