Parlemen Prancis Desak Pemerintah Akui Negara Palestina

PARIS, PRANCIS (voa-islam.com) - Anggota parlemen Prancis pada hari Selasa (2/12/2014) mengadakan pemungutan suara mendesak pemerintah untuk mengakui Palestina, langkah simbolis yang tidak akan segera mempengaruhi sikap diplomatik Prancis tapi mendemonstrasikan ketidaksabaran yang tumbuh di Eropa terhadap proses perdamaian yang macet.

Sementara sebagian besar negara-negara berkembang mengakui Palestina sebagai sebuah negara, sebagian besar negara-negara Eropa Barat bersikap sebaliknya, mendukung posisi Zionis Israel dan AS bahwa negara Palestina merdeka harus muncul dari perundingan dengan Zionis Israel.

Tapi negara-negara Eropa telah tumbuh semakin frustrasi dengan Israel, yang sejak runtuhnya pembicaraan terbaru yang disponsori AS pada bulan April telah menekan dengan pembangunan pemukiman ilegal Yahudi di wilayah Palestina yang diinginkan untuk negara mereka.
 
Palestina mengatakan negosiasi telah gagal dan mereka tidak punya pilihan selain untuk mengejar kemerdekaan secara sepihak.

Pada bulan Oktober, Swedia menjadi negara terbesar Eropa Barat yang mengakui Palestina, dan parlemen di Inggris dan Irlandia keduanya mengadakan pemungutan di mana mereka mendukung  resolusi tidak mengikat yang mendukung pengakuan.

Zionis Israel telah secara tegas menentang semua langkah tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pemungutan suara Selasa yang diajukan Prancis sebuah "kesalahan besar".

Langkah Perancis, diajukan oleh Sosialis yang berkuasa dan didukung oleh partai-partai sayap kiri dan beberapa konservatif, meminta pemerintah untuk "menggunakan pengakuan negara Palestina dengan tujuan menyelesaikan konflik secara definitif".

Berbicara kepada parlemen menjelang pemungutan suara, Menteri Luar Negeri Laurent Fabius mengatakan, pemerintah tidak akan terikat oleh pemungutan suara tersebut. Namun dia mengatakan status quo tidak dapat diterima dan Prancis akan mengakui Palestina merdeka tanpa penyelesaian yang dinegosiasikan jika putaran akhir perundingan tidak berhasil.

Dia mendukung jangka waktu dua tahun untuk meluncurkan kembali dan menyimpulkan negosiasi, dan mengatakan Paris bekerja pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan mengatur parameter itu.

"Jika upaya akhir ini untuk mencapai solusi yang dirundingkan gagal, maka Perancis akan melakukan apa yang diperlukan dengan mengakui tanpa menunda negara Palestina," kata Fabius.

Pemungutan suara, ditetapkan sekitar 11:00 pagi, telah meningkatkan tekanan politik dalam negeri pada pemerintah Prancis untuk lebih aktif dalam masalah ini. Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan lebih dari 60 persen dari warga Prancis mendukung negara Palestina. (st/Reuters)