KAIRO, MESIR (voa-islam.com) - Pemerintah Libya berbasis di Torbruk yang didukung Barat memperingatkan bahwa mujahidin yang berusaha untuk merebut kendali penuh atas industri minyak negara itu, menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi infrastruktur minyak negara Libya.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat (26/12/2014), satu hari setelah mujahidin melancarkan serangan gagal di terminal minyak terbesar Libya, pemerintah Abdullah Al-Thani yang didukung Barat meminta lembaga penegak hukum internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin, pendana dan pendukung politik dan militer mujahidin di negara itu.
Pemerintah yang berbasis di Tobruk berbasis meminta Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan resolusi 2174 yang menyerukan pelaksanaan segera gencatan senjata di Libya dan penyelenggaraan dialog nasional yang inklusif antara partai-partai politik yang bersaing.
Pemerintah Abdullah Al-Thani yang melarikan diri ke timur kota Tobruk pada bulan Agustus setelah mujahidin, dikenal sebagai Fajar Libya, menguasai ibukota Tripoli dan bandara. Pemerintah Thani kemudian bersekutu dengan komandan Tentara Nasional Libya Jenderal Khalifa Haftar yang terus mengepung mujahidin di Benghazi dan Tripoli.
Pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Thani juga meminta Kementerian Pertahanan untuk mempercepat persetujuan pembelian senjata dan peralatan militer yang dibutuhkan oleh tentara Libya untuk memberantas mujahidin di negeri itu.
Puluhan tentara tewas pada hari Kamis setelah Fajar Libya melancarkan upaya gagal untuk menguasai terminal minyak terbesar Libya.
Mujahidin melancarkan serangan terhadap Pelabuahan Al-Sidra dan Ras Lanuf, menembakkan roket dari speedboat. Para penyerang gagal merebut salah satu terminal minyak tapi berhasil membakar satu terminal minyak selatan dari Al-Sidra.
"Serangan oleh apa yang disebut milisi Fajar Libya merupakan perkembangan serius dalam sifat konflik di Libya, mengancam persatuan nasional dan memimpin negeri ke perang saudara," demikian pernyataan pemerintah Libya dukungan Barat memperingatkan.
Dalam komentar kepada Menteri Informasi Libya Asharq Al-Awsat Omar Al-Quairi menggambarkan serangan itu sebagai "operasi sistematis yang direncanakan oleh milisi yang berafiliasi dengan GNC." (st/aa)