WASHINGTON, AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa mujahidin asing menggunakan Turki sebagai "rute transit utama" mereka ke Irak dan Suriah pada tahun 2014.
"Berdasarkan lokasinya, pusat kegiatan transportasi internasional di wilayahnya, dan perbatasan panjang dengan Suriah dan Irak, Turki tetap menjadi rute transit utama bagi para pejuang teroris (baca;mujahidin) asing" tahun lalu, kata deplu AS dalam laporan tahunan berjudul "Country Reports on Terrorism 2014" yang diterbitkan pada hari Jum'at (19/6/2015).
Pernyataan itu menambahkan bahwa tantangan keamanan di perbatasan negara itu "terus diperburuk oleh kegagalan mereka untuk memberlakukan persyaratan visa bagi negara-negara sumber petempur teroris asing utama tertentu seperti Libya."
Laporan ini juga menyebut ke dalam klaim pertanyaan Ankara tentang pemblokiran dana yang didedikasikan untuk tujuan mujahidin.
Sebagai anggota dari Financial Action Task Force (FATF), Turki "telah mengeluarkan perintah pembekuan tanpa penundaan (tiga sampai lima hari)," tapi "itu masih belum diketahui apakah setiap aset benar-benar telah dibekukan," departemen itu menggarisbawahi.
Organisasi antar pemerintah FATF diluncurkan pada tahun 1989 untuk memerangi fenomena yang berkembang dari pencucian uang di seluruh dunia. Misi badan itu diperluas pada tahun 2001 untuk bertindak termasuk atas pendanaan jihad.
Laporan AS selanjutnya menyebut perantaraan hukum kontra-terorisme Turki, mengatakan pemerintah di Ankara memberlakukan itu hanya "untuk menahan dan mengadili ribuan politisi, wartawan, dan aktivis.
Pada awal bulan ini, Presiden AS Barack Obama mengecam Ankara karena gagal untuk memantau perbatasan negara itu dalam upaya untuk mencegah perpindahan mujahidin ke kedua negara Arab yang bergolak Irak dan Suriah.
"Tidak semua (aliran militan) dicegah, tapi banyak dari mereka yang dicegah jika kita punya kerjasama yang lebih baik, koordinasi yang lebih baik, intelijen yang lebih baik, jika kita memantau apa yang terjadi di Turki-Suriah perbatasan dengan lebih efektif," katanya, menambahkan, "Ini adalah area di mana kami telah mencari kerjasama yang lebih dalam dengan pemerintah Turki yang mengakui itu masalah tapi belum sepenuhnya menggenjot kapasitas yang mereka butuhkan." (st/ptv)