JENEWA, SWISS (voa-islam.com) - Seorang uskup dari provinsi Suriah Aleppo mengatakan mayoritas komunitas Kristen di negara Suriah mendukung presiden penjagal Muslim Sunni, Bashar al-Assad dalam pemilu mendatang.
Kasdim uskup Katolik, Antoine Audo, mengatakan pada hari Rabu (16/3/2016) bahwa sekitar 80 persen dari penduduk Kristen Suriah akan mendukung Assad jika ia mencalonkan diri untuk pemilihan kembali.
Berbicara kepada wartawan di kota Jenewa Swiss, Audo mengkritik "propaganda" terhadap pemimpin Suriah tersebut, bersikeras bahwa tidak ada penganiayaan terhadap orang Kristen oleh pemerintah.
Dia lebih lanjut mengatakan bahwa konflik mematikan yang sedang berlangsung di negara itu bertujuan untuk "menggoyang masyarakat Suriah dan mengubah perang menjadi perang pengakuan."
Uskup itu mengklaim bahwa minoritas dan masyarakat lain di negara itu juga didukung Assad dalam perjuangannya melawan mujahidin.
Audo menyatakan bahwa kelompok-kelompok jihad yang berbeda termasuk Islamic State (IS) yang memerangi pemerintah di Damaskus menjadi ancaman serius bagi Kristen Suriah, memaksa ratusan ribu untuk meninggalkan negara.
Menurut Audo, dari sekitar 1,5 juta penduduk Kristen di negara itu sebelum perang tahun 2011 sekarang tinggal sekitar 500.000, "karena ketidakamanan."
Dia mengatakan hanya sekitar 40.000 dari 160.000 penduduk Kristen Aleppo tetap di provinsi ini, menambahkan bahwa masyarakat menghadapi bahaya besar hari ke hari.
Tokoh Kristen itu juga mencatat bahwa Damaskus telah menjabat sebagai model untuk hidup berdampingan secara damai antara Kristen dan Muslim dan bahwa situasi saat ini telah "diimpor."
Komentar itu datang ketika negosiasi tidak langsung yang ditengahi PBB antara pemerintah Damaskus dan pejuang oposisi, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik lima tahun, dilanjutkan di Jenewa pada 14 Maret. Babak pertama terhenti pada tanggal 3 Februari setelah oposisi menolak untuk melanjutkan pembicaraan.
Oposisi Suriah telah bersikeras untuk penghapusan Assad dari kekuasaan sebagai prasyarat untuk pembentukan sebuah pemerintahan transisi. (st/ptv)