Panama Papers: Rezim Assad Gunakan Perusahaan 'Bodong' untuk Danai Perang Mereka di Suriah

PARIS, PRANCIS (voa-islam.com) - Rezim Suriah telah mampu menghindari sanksi internasional dan mendanai upaya perang mereka melalui perusahaan bayangan, menurut bocoran "Panama Papers" yang dilihat oleh harian Prancis Le Monde.

Surat kabar itu melaporkan pada hari Senin (5/4/2016) bahwa tiga perusahaan Suriah, Pangates Internasional, Maxima Middle East Trading, dan Morgan Additives Manufacturing, menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama untuk menciptakan perusahaan bayangan di Seychelles.

Le Monde, mitra dalam penyelidikan media di seluruh dunia selama setahun ke dalam harta dari 11,5 juta dokumen yang bocor dari Mossack Fonseca, mengatakan perusahaan bayangan itu merupakan "cara bagi rezim Suriah untuk menghindari sanksi internasional yang dikenakan sejak awal perang."

Ketiga perusahaan itu berada di bawah sanksi AS karena diduga menyediakan pasokan minyak ke rezim Presiden Bashar Al-Assad yang kemungkinan digunakan oleh militer, termasuk avtur.

Sejak awal perang Suriah pada 2011, ratusan ribu orang telah tewas dan ribuan rumah hancur dalam serangan udara dan serangan bom barel.

Le Monde mengatakan dokumen yang bocor menunjukkan Mossack Fonseca terus bekerja dengan setidaknya salah satu perusahaan, Pangates, sampai setidaknya sembilan bulan setelah sanksi diumumkan.

Pangates milik kelompok Abdulkarim yang berbasis di Damaskus, yang dekat dengan pemerintah Suriah, kata Le Monde.

Penyelidikan itu, dikoordinasikan oleh International Consortium of Investigative Journalists, telah mengekspos transaksi keuangan ruwet oleh para elit global.

Miliarder sepupu Assad, Rami Makhlouf, yang menghadapi sanksi, juga ditampilkan oleh bocoran selama memiliki perusahaan yang terdaftar di surga pajak.

Makhlouf, taipan paling terkenal dan kuat Suriah, mendirikan perusahaan bayangan seperti Drex Teknologi SA, yang terdaftar di Kepulauan British Virgins pada tahun 2000, Le Monde melaporkan.

Pada tahun 2011, firma hukum tersebut memutuskan hubungan dengan Makhlouf, setelah pecahnya pemberontakan menyerukan pemecatan Assad.