Ulama Al-Azhar Tolak Upaya Pemerintah Mesir untuk Standarisasi Khotbah Jum'at

KAIRO, MESIR (voa-islam.com) - Para ulama senior di badan Islam tertinggi Mesir, Al-Azhar, menolak keputusan pemerintah baru untuk menstandarisasi khotbah pada salat Jum'at.

Dewan Ulama Senior Al-Azhar memperingatkan bahwa keputusan pemerintah akhirnya akan "superficialize" pikiran para ulama 'dan "membekukan" ceramah keagamaan.

"Para imam akan menemukan dirinya tidak mampu untuk berdiskusi, berdebat, dan menanggapi ide-ide (ekstrimis) dan memperingatkan orang-orang dari mereka," kata dewan dalam sebuah pernyataan, Selasa (26/7/2016).

Kritikus mengatakan inisiatif khotbah standar, yang diluncurkan oleh Kementerian Wakaf Agama Mesir, merupakan upaya pemerintah baru untuk memperketat kontrol negara atas ceramah agama.

Kementerian itu bertanggung jawab untuk mengatur masjid dan rumah ibadah.

Menteri Wakaf Agama Mokhtar Gomaa mengatakan langkah itu ditujukan untuk memerangi ekstrimisme, tapi dewan mengatakan tujuan itu dapat dicapai melalui peningkatan potensi ulama Muslim.

"Imam membutuhkan pelatihan yang serius dan pengetahuan ... sehingga mereka bisa dapat menghadapi ide-ide radikal dan anomali melalui pengetahuan dan kecerdasan yang benar," tambahnya.

Mengabaikan penolakan Al-Azhar atas undang-undang baru tersebut, juru bicara Kementerian Wakaf Agama, Gaber Tayaa, mengatakan kementerian itu akan terus maju dengan "generalisasi" khotbah-khotbah yang ditulis, yang mereka klaim bertujuan untuk menghentikan "kekacauan" dari wacana keagamaan saat ini.

Menurut pejabat itu, sebuah komite menteri yang memeriksa dan mengamati masjid akan melaporkan kinerja para ulama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Al-Azhar Islamic Research Academy Mohy Al-Din Afifi memperingatkan bahwa khotbah serupa justru akan membuka jalan bagi khotbah bawah tanah, yang diyakini telah memberi kontribusi pada penyebaran pandangan ekstremis. (st/ptv)


al-azhar, mesir, khotbah jum'at, KAIRO, MESIR (voa-islam.com) - Para ulama senior di badan Islam tertinggi Mesir, Al-Azhar, menolak keputusan pemerintah baru untuk membakukan khotbah pada salat Jum'at.

Dewan Ulama Senior Al-Azhar memperingatkan bahwa keputusan pemerintah akhirnya akan "superficialize" pikiran para ulama 'dan "membekukan" ceramah keagamaan.

"Para imam akan menemukan dirinya tidak mampu untuk berdiskusi, berdebat, dan menanggapi ide-ide (ekstrimis) dan memperingatkan orang-orang dari mereka," kata dewan dalam sebuah pernyataan, Selasa (26/7/2016).

Kritikus mengatakan inisiatif khotbah standar, yang diluncurkan oleh Kementerian Wakaf Agama Mesir, merupakan upaya pemerintah baru untuk memperketat kontrol negara atas ceramah agama.

Kementerian itu bertanggung jawab untuk mengatur masjid dan rumah ibadah.

Menteri Wakaf Agama Mokhtar Gomaa mengatakan langkah itu ditujukan untuk memerangi ekstrimisme, tapi dewan mengatakan tujuan itu dapat dicapai melalui peningkatan potensi ulama Muslim.

"Imam membutuhkan pelatihan yang serius dan pengetahuan ... sehingga mereka bisa dapat menghadapi ide-ide radikal dan anomali melalui pengetahuan dan kecerdasan yang benar," tambahnya.

Mengabaikan penolakan Al-Azhar atas undang-undang baru tersebut, juru bicara Kementerian Wakaf Agama, Gaber Tayaa, mengatakan kementerian itu akan terus maju dengan "generalisasi" khotbah-khotbah yang ditulis, yang mereka klaim bertujuan untuk menghentikan "kekacauan" dari wacana keagamaan saat ini.

Menurut pejabat itu, sebuah komite menteri yang memeriksa dan mengamati masjid akan melaporkan kinerja para ulama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Al-Azhar Islamic Research Academy Mohy Al-Din Afifi memperingatkan bahwa khotbah serupa justru akan membuka jalan bagi khotbah bawah tanah, yang diyakini telah memberi kontribusi pada penyebaran pandangan ekstremis. (st/ptv)