Lanjutkan Pembersihan Pasca Kudeta Gagal, Turki Pecat 6000 Polisi, PNS dan Akademisi

ANKARA, TURKI (voa-islam.com) - Turki memecat lebih dari 6.000 lebih polisi, pegawai negeri sipil dan akademisi di bawah keadaan darurat negara pada hari Jumat (6/1/2017), melanjutkan pembersihan setelah kudeta yang gagal bulan Juli lalu, menurut dekrit yang dikeluarkan dalam Berita Resmi.

Dekrit tersebut memerintahkan pemecatan 2.687 petugas polisi, 1.699 pejabat dari kementerian kehakiman, 838 dari kementerian kesehatan, lebih dari 630 akademisi dan 135 pejabat dari urusan direktorat agama.

Mereka juga menyatakan bahwa individu di luar negeri yang sedang dicari oleh pihak berwenang Turki kemungkinan kewarganegaraan mereka dihapus jika mereka gagal untuk kembali dalam waktu tiga bulan.

Sekitar 120.000 orang telah ditangguhkan atau diberhentikan sejak kudeta, meskipun ribuan dari mereka telah dikembalikan ke pos mereka sejak itu.

Lebih dari 41.000 orang telah dipenjarakan sambil menunggu sidang dari 100.000 yang telah menghadapi penyelidikan.

Parlemen, didominasi oleh partai penguasa parta AKP, melakukan voting minggu ini untuk memperpanjang aturan darurat selama tiga bulan ke depan dalam sebuah langkah yang pemerintah katakan diperlukan untuk mempertahankan pembersihan terhadap pendukung cendekiawan yang berbasis di AS Fethullah Gulen.

Turki menuduh Gulen dan jaringan pengikutnya, yang istilahkan dengan Organisasi Teror Fetullah (Feto), berada di balik upaya kudeta 15 Juli. Bagaiamanapun, Gulen membantah tuduhan itu.

keadaan darurat memungkinkan pemerintah untuk memotong parlemen dalam memberlakukan undang-undang baru dan untuk membatasi atau menangguhkan hak dan kebebasan bila dianggap perlu. Hal itu diberlakukan setelah kudeta dan kemudian diperpanjang untuk jangka waktu tiga bulan kedua di bulan Oktober.

Dekrit Jumat juga memberikan administrator yang ditunjuk negara hak untuk menjual perusahaan mereka mengambil alih.

Ratusan perusahaan, banyak dari mereka usaha provinsi kecil, telah disita dalam tindakan keras pasca-kudeta.

Salah satu keputusan tersebut juga mengizinkan penjaga keamanan swasta untuk membawa senjata dalam kondisi tertentu di tempat kerja, sebuah respon yang jelas untuk untuk mengantisipasi terulangnya penembakan sebagaimana yang diklaim oleh Islamic State (IS) di klub malam Istanbul pada Hari Tahun Baru di mana 39 orang tewas. (st/MEE)