Intelijen AS Sebut Bom Laptop Buatan Jihadis Makin Canggih dan Bisa Menghindari Keamanan Bandara

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Al-Qaidah dan kelompok-kelompok jihad lain telah datang dengan berbagai cara untuk menyembunyikam bom dalam perangkat elektronik dan membuat bom-bom tersebut lebih sulit untuk dideteksi oleh keamanan bandara, pejabat intelijen AS memperingatkan.

Menurut FBI, para jihadis telah menguji bom baru mereka terhadap peralatan keamanan bandara yang mereka telah diperoleh untuk meningkatkan peluang mereka menghindari pos pemeriksaan keamanan dan naik pesawat, CNN melaporkan Jum'at (31/3/2017).

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk melarang wisatawan yang terbang keluar dari 10 bandara di delapan negara-negara Timur Tengah dan Afrika untuk menuju AS membawa laptop dan perangkat elektronik besar lainnya didasarkan pada data intelijen yang dikumpulkan selama beberapa bulan terakhir, kata laporan itu.

Awal bulan ini, Departmen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengumumkan larangan perangkat elektronik besar dari bagasi kabin di Yordania, Qatar, Kuwait, Maroko, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Turki dan Mesir.

Langkah itu terjadi setelah departemen tersebut mengklaim bahwa para jihadis sedang mencari "metode inovatif" untuk menjatuhkan pesawat penumpang di tengah kekhawatiran bahwa bom tersebut bisa disembunyikan di laptop, tablet, kamera, pemutar DVD dan permainan elektronik.

Berdasarkan tes FBI akhir tahun lalu, bom laptop baru jauh lebih sulit untuk menemukan oleh screeners bandara.

Alih-alih menyembunyikan bom di kompartemen baterai seperti di masa lalu, para jihadis pembuat bom tahu bagaimana menyembunyikan bahan peledak sambil menjaga laptop tetap fungsional cukup lama untuk dapat melewati screeners.

Badan-badan intelijen Amerika percaya bahwa Al-Qaidah di Yaman memiliki keahlian tingkat tertinggi pembuatan bom dan keahlian itu mungkin menyebar di antara kelompok-kelompok jihad lainnya.

Trump telah berada di bawah kecaman oleh kelompok-kelompok hak asasi Muslim dan manusia serta saingannya dari partai Demokrat dan banyak dari pendukung Partai Republik sejak ia mulai menyerukan untuk "pelarangan total dan lengkap umat Muslim memasuki Amerika Serikat" selama kampanye presiden.

Menyusul pelantikannya pada 20 Januari, Trump telah dua kali mengeluarkan perintah eksekutif, yang melarang orang dari beberapa negara mayoritas Muslim, sehingga menyebabkan protes luas di AS dan beberapa kota dunia. (st/ptv)

Foto: Ilustrasi (123RF)