HRW Desak Myanmar Buka Kembali 2 Sekolah Muslim yang Ditutup Paksa Esktrimis Budha

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Sebuah kelompok hak asasi manusia internasional pada hari Senin (8/5/2017) mendesak pemerintah Myanmar untuk membuka kembali dua sekolah agama Islam yang ditutup pada akhir April menyusul tuntutan massa yang dipimpin oleh biksu Budha radikal.

Pemerintah setempat - setelah melakukan negosiasi dengan para pemimpin Muslim setempat - menutup dua madrasah di Kota Tharkayta di kota terbesar di negara itu, Yangon, pada tanggal 28 April setelah lebih dari 100 orang dipimpin oleh biksu Buddha radikal menuntut penutupan segera sekolah-sekolah agama di daerah yang mereka klaim sedang dioperasikan sebagai masjid.

Human Rights Watch yang berbasis di New York pada hari Senin mengatakan penutupan tersebut adalah "kegagalan terbaru pemerintah untuk melindungi minoritas agama di negara tersebut".

"Pemerintah harus segera membalikkan penutupan ini, mengakhiri pembatasan terhadap praktik agama minoritas, dan mengadili Budha ultra-nasionalis yang melanggar hukum atas nama agama," kata wakil direktur HRW, Phil Robertson dari HRW.

Seorang perwira senior di Kepolisian Yangon mengatakan kepada Anadolu Agency pada 29 April bahwa sekolah-sekolah tersebut "ditutup sementara" dan "tanpa keputusan pengadilan untuk mencegah konflik yang tidak perlu selanjutnya".

Tin Shwe, kepala salah satu madrasah yang ditutup di daerah tersebut, mengatakan bahwa gerombolan ekstrimis Budha tersebut diyakini telah siap untuk menghancurkan atau membakar sekolah-sekolah itu kecuali jika pemerintah mengabulakan tuntutan mereka.

Phil Robertson mengatakan: "Para pemimpin Burma tidak dapat duduk santai dan menunggu putaran kekerasan berikutnya terhadap kelompok minoritas.

"Mereka perlu mengambil langkah proaktif untuk mengatasi ketegangan dan sengketa agama sehingga semua orang dapat mempraktikkan agama mereka dengan damai dan aman."

Gerakan anti-Muslim telah meningkat di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Budha sejak terjadi wabah kekerasan komunal di negara bagian Rakhine barat tahun 2012. (st/aa)