Pemerintah Saudi Akan Pecat Seluruh Tenaga Kerja Asing Pada Tahun 2020

RIYADH, ARAB SAUDI (voa-islam.com) - Kementerian Saudi telah diberi waktu tiga tahun untuk memberhentikan semua pekerja ekspatriat mereka, media setempat melaporkan pada hari Rabu (10/5/2017), dalam larangan tiba-tiba terbaru terhadap para tenaga kerja asing di kerajaan tersebut.

Ini datang sebagai bagian dari program transformasi nasional ambisius kerajaan untuk tahun 2020, yang akan melihat posisi pemerintah yang dipenuhi oleh warga Saudi dan sektor publik yang berkurang secara drastis.

Kepala departemen pemerintah dilaporkan diberitahu oleh kementerian layanan sipil pekan ini bahwa hanya warga negara Saudi yang dapat bekerja di sektor publik pada akhir tahun 2020.

Tidak ada klarifikasi apakah ini termasuk pekerja di sekolah umum dan rumah sakit, atau di perusahaan minyak milik pemerintah Aramco.

"Tidak akan ada pekerja ekspatriat di pemerintahan setelah 2020," Abdullah al-Melfi, wakil menteri untuk pegawai negeri, menginstruksikan pejabat kementerian dalam sebuah pertemuan.

"Keseluruhan nasionalisasi pekerjaan pemerintah merupakan tujuan penting dari program transformasi nasional 2020 dan the kingdom's Vision 2030," tambah Melfi.

Lokakarya ini berkonsentrasi pada program transformasi nasional kerajaan untuk tahun 2020, menurut Saudi Gazette.

Ini berarti bahwa berbagai kementerian akan dipaksa untuk memecat 70.000 pekerja asing selama tiga tahun ke depan dan memberi tempat bagi warga negara Saudi.

Arab Saudi juga mengejar rencana diversifikasi agresif yang dikenal dengan Vision 2030, yang terlihat secara besar-besaran memperluas sektor swasta.

Berlanjutnya harga minyak yang rendah telah menekan sektor publik untuk mengurangi pekerjaan dengan target yang jelas bagi orang asing.

Pemerintah yakin pemutusan hubungan kerja akan mengurangi arus keluar modal dan menciptakan posisi baru bagi 700.000 orang Saudi yang mencari pekerjaan.

Ini juga harus membatasi dampak pemerintah yang efisien pada warga negara.

Sekitar 66 persen orang Saudi saat ini bekerja untuk pemerintah dan Riyadh ingin melihat angka ini terpotong hingga 50 persen pada tahun 2020. (st/TNA)