NATO Akan Bergabung dengan Koalisi Pimpinan AS untuk Perangi Islamic State (IS)

BRUSSELS, BELGIA (voa-islam.com) - NATO akan bergabung dengan koalisi pimpinan AS yang memerangi Islamic State (IS) tersebut, kata ketua aliansi Jens Stoltenberg pada hari Kamis (25/5/2017) sebelum pertemuan puncak dengan presiden AS, Donald Trump.

"Ini akan mengirim pesan politik kuat komitmen NATO untuk memerangi terorisme," kata Stoltenberg.

Dia mengatakan ini tidak akan melibatkan NATO mengambil peran tempur dalam perang melawan IS dan kelompok lain di Suriah dan Irak.

Trump datang ke Brussels dalam perjalanan luar negerinya yang pertama sebagai presiden untuk mendorong sekutu NATO untuk mengambil peran lebih aktif, setelah menjuluki aliansi era Perang Dingin itu, "usang" karena gagal memusatkan perhatian pada ancaman jihadis.

Sesampainya di kota itu hari Rabu, Trump mengatakan serangan bom mematikan hari Senin di Manchester hanya menunjukkan betapa berbahayanya ancaman tersebut dan bahwa perang melawan pejuang Islamic State harus dimenangkan.

Semua sekutu yang berjumlah 28 telah bergabung secara individual dengan koalisi anti-IS di lebih dari 60 negara, namun NATO sebagai institusi belum mengikutinya sampai sekarang meski mendapat tekanan kuat dari Washington.

Sumber diplomatik mengatakan beberapa negara anggota seperti Prancis, Jerman dan Italia telah menentang langkah tersebut karena khawatir aliansi tersebut akan diseret ke dalam perang darat dan melakukan hubungan berisiko dengan kekuatan Arab.

Sumber-sumber NATO mengatakan pada AFP bahwa keberatan tersebut sekarang telah diatasi.

Stoltenberg mengatakan bahwa NATO akan memperluas peran pesawat pengintai AWACS dalam mendukung operasi anti-IS dan meningkatkan program pelatihannya di Irak.

Sebuah sel khusus akan didirikan di markas besar NATO di Brussels untuk mengkoordinasikan intelijen dan perencanaan anti-teror, katanya.

Dia mengatakan bahwa sekutunya juga akan memenuhi tuntutan Tusk untuk berbagi lebih banyak beban keamanan dan menegaskan kembali komitmen untuk membelanjakan dua persen GDP tahunan untuk pertahanan. (st/MEE)