Hamas Umumkan 7 Poin Rekonsiliasi dengan Otoritas Palestina dan Mahmoud Abbas

JALUR GAZA, PALESTINA (voa-islam.com) - Gerakan Perlawanan Palestina Hamas pada hari Kamis (3/82017) mengumumkan sebuah inisiatif rekonsiliasi tujuh poin dengan Otoritas Palestina dan Presiden Mahmoud Abbas dengan imbalan pembatalan langkah-langkah pemerintah Otoritas Palestina baru-baru ini yang mencakup pemecatan ribuan pegawai Gaza dan pembatalan komite yang ditunjuk Hamas untuk menjalankan sektor ini.

Dalam sebuah pernyataan, Salah Al-Bardawil, seorang anggota Biro Politik Hamas, mengatakan bahwa "Hamas sedang menuju rekonsiliasi Palestina dengan basis yang jelas, masuk akal dan dalam."

Dia juga meminta "pembatalan segera atas semua tindakan yang diberlakukan di Gaza dengan dalih membentuk komite administrasi pemerintah."

Dia juga mengumumkan kesiapan "Hamas untuk mengakhiri misi mendesak komite pemerintah segera setelah Pemerintah Persatuan Palestina menanggung semua tanggung jawabnya di Jalur Gaza."

Pada awal Juli, Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Rami Hamdallah, memecat lebih dari 6.000 karyawan di Jalur Gaza dan telah berhenti membayar tagihan listrik untuk persediaan Gaza yang dijamin dari jaringan listrik Israel sehingga mendorong Israel untuk Memotong pasokan listrik.

Pada bulan April, pemerintah Otoritas Palestina pimpinan Abbas juga mengumumkan pengurangan gaji karyawannya di Jalur Gaza.

Langkah tersebut muncul dalam konteks pembentukan tujuh anggota "komite administratif" Hamas untuk Jalur Gaza.

Al-Bardawil menekankan perlunya "segera dimulainya dialog nasional dan diskusi untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional dan untuk pengaktifan Dewan Legislatif Palestina untuk mulai menjalankan tugasnya."

Inisiatif Hamas juga termasuk "mempersiapkan pemilihan legislatif dan presiden dan pemilihan dewan nasional, serta mengadakan pertemuan langsung antara staf kepemimpinan interim organisasi pembebasan untuk membuat keputusan nasional yang mengikat semua orang."

Selasa lalu, Abbas bertemu dengan sebuah delegasi Hamas, yang dipimpin oleh Nasser Al-Din Al-Shaer, di markas besar presiden di kota Ramallah.

Kantor Berita Palestina resmi (WAFA) mengatakan bahwa selama pertemuan tersebut, telah ada "presentasi situasi umum dan cara memperkuat persatuan nasional, mengakhiri pembagian dan mengembalikan kohesi ke tanah Palestina dan orang-orang."

Dewan Legislatif Palestina belum mengadakan pertemuan sejak 2007, tahun dimana Hamas menguasai Jalur Gaza dan mengusir Fatah dari wilayah tersebut.

Selain itu, tidak ada pemilihan presiden yang digelar sejak 2005, dan Abbas tetap berkuasa meski akhir masa jabatan presiden. Boikot terjadi setelah Hamas memenangkan pemilihan legislatif tahun 2006.

Namun, masyarakat internasional menolak untuk menerima pemerintahan Hamas dan menuntut agar gerakan tersebut terlebih dahulu meninggalkan kekerasan, menerima negara Israel dan menghormati kesepakatan antara Palestina dan pemimpin Israel.

Ini telah berkembang menjadi kontrol penuh Hamas atas Jalur Gaza setelah terjadi konfrontasi berdarah dengan pasukan pro-Abbas.

Pada bulan April 2014, gerakan Fatah dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan Hamas menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi nasional, diikuti oleh pembentukan Pemerintah Kesatuan Palestina.

Namun, gerakan Hamas dan Fatah telah gagal menyelesaikan perselisihan mereka, dan Hamas tidak bergabung dengan pemerintah. (st/AFP)