Hamas Sepakat untuk Tidak Serang Israel Sebagai Bagian Rekonsiliasi Palestina

JALUR GAZA, PALESTINA (voa-islam.com) - Hamas telah sepakat untuk tidak melakukan serangan atau tembakan roket terhadap Israel sebagai bagian dari kesepakatan rekonsiliasi Palestina, Asharq Alawsat yang berbasis di London melaporkan pada hari Ahad (15/10/2017), mengutip sumber Palestina.

Hamas dan Fatah telah sepakat untuk tidak mengambil tindakan sepihak yang dapat mengganggu kesepakatan rekonsiliasi baru yang ditandatangani di Kairo pekan lalu.

Ini termasuk langkah diplomatik Otoritas Palestina mengenai Israel, atau tindakan serangan terhadap sasaran Israel oleh Hamas.

Kesepakatan tersebut dilaporkan mengharuskan Hamas untuk menghindari tindakan apapun, baik dari Gaza atau Tepi Barat, yang dapat memicu konfrontasi dengan Israel.

Fatah dan Hamas sekarang bertindak sangat hati-hati dalam usaha untuk tidak merusak rekonsiliasi, kata sumber Palestina kepada Haaretz.

Hamas berusaha untuk beroperasi di Tepi Barat pada tingkat politik tanpa gangguan dari pasukan keamanan PA, kata sumber tersebut, yang menyatakan bahwa tindakan melawan Israel tidak akan melayani kepentingan ini.

Perjanjian tersebut menjamin kebebasan berekspresi politik dan kebebasan berekspresi baik di Tepi Barat maupun di Jalur Gaza dengan tujuan mengakhiri penangkapan politik yang dilakukan oleh Hamas dan PA, masing-masing pihak terhadap yang lain.

Sesuai kesepakatan, Hamas akan mengalihkan kewenangannya atas Gaza ke pemerintah Palestina.

PA akan mengambil alih penyeberangan Gaza-Israel mulai tanggal 1 November, dan penjaga kepresidenan Palestina akan mengendalikan penyeberangan Rafah ke Mesir, di mana pengamat Eropa akan ditempatkan untuk mencegah penyelundupan senjata.

Selain itu, pejabat yang ditunjuk oleh Hamas akan dimasukkan dalam Otoritas Palestina, dan sebuah komite gabungan akan mereformasi aparatur polisi dan intelijen.

Isu senjata Hamas tidak muncul dalam perundingan rekonsiliasi, dan sepertinya tidak akan segera dibahas.

Perundingan Kairo pekan lalu terfokus pada masalah sipil dan administratif, sementara isu strategis seperti konflik dengan Israel dan pembentukan pemerintah persatuan hanya akan diangkat dalam perundingan yang dimulai pada 21 November di Kairo dengan partisipasi semua faksi Palestina. (st/haaretz)