Pejuang Oposisi Suriah Bentuk Pemerintahan Baru di Idlib

IDLIB, SURIAH (voa-islam.com) - Pejuang oposisi dan anggota dewan lokal membentuk sebuah pemerintahan baru untuk mengatur daerah-daerah yang dibebaskan di utara negara yang dilanda perang tersebut, kantor berita Zaman Al-Wasl melaporkan.

Pemerintah Keselamatan Nasional menunjuk Dr Muhammad Al-Sheikh untuk memimpin pemerintahan sipil tersebut, dengan 11 menteri lainnya menangani urusan dalam negeri, keadilan, pendidikan dan ekonomi, antara lain.

Mantan kolonel angkatan udara Suriah dan pendiri Tentara Pembebasan Suriah (FSA), Riyad Al-Asaad, ditunjuk sebagai wakil perdana menteri untuk urusan militer.

Keputusan tersebut diumumkan dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di persimpangan perbatasan Bab Al-Hawa antara Suriah dan Turki, dan pemerintah baru diumumkan untuk bebas dari semua faksi militer.

Al-Sheikh mengatakan kepada kantor berita Suriah On the Ground News bahwa pemerintahnya akan bertujuan untuk mewakili kepentingan warga sipil Suriah di wilayah-wilayah yang dibebaskan di bawah kontrol oposisi.

"Kami bercita-cita menjadi rujukan untuk rakyat, dan apa yang membebaskan mereka dari korupsi dan pilih kasih; benar-benar melayani dan mewakili mereka. "

Al-Sheikh juga memperkuat independensi pemerintah dari campur tangan domestik atau asing: "... kita akan tetap independen, artinya kita tidak akan mentolerir tekanan dari sisi manapun."

Pemerintah Keselamatan Nasional mengumumkan pembentukan empat komisi: Otoritas Inspeksi, Tahanan dan Urusan Hilang, Badan Perencanaan dan Statistik dan Komisi Serikat Pekerja.

Pemerintah Keselamatan Nasional adalah kelompok kedua yang muncul di Suriah dalam usaha untuk mengatur daerah yang dibebaskan dari pasukan Presiden Bashar Al-Assad.

Pada tahun 2012, Koalisi Nasional Suriah didirikan di Qatar dengan aktivis pro-demokrasi dan sekuler terkemuka didalam kepemimpinan tersebut.

Koalisi tersebut juga memberikan keanggotaan kepada perwakilan Tentara Pembebasan Suriah.

Sementara koalisi Nasional Suriah mempertahankan pengakuan internasional yang signifikan, koalisi ini dianggap semakin tidak relevan oleh banyak aktivis dan pejuang di Suriah, karena situasi di lapangan berubah dengan cepat. (st/MeMo)