Hamas: Negara Israel Tidak Ada, Tidak Bisa Miliki Ibukota Sendiri

JALUR GAZA, PALESTINA (voa-islam.com) - Pemimpin gerakan perlawanan Palestina, Hamas, telah dengan keras mengecam keputusan Presiden Donald Trump yang baru-baru ini untuk mengakui Al-Quds Yerusalem yang diduduki Israel sebagai ibukota rezim Tel Aviv, menekankan bahwa apa yang disebut 'negara Israel 'tidak ada dan tidak bisa memiliki ibukota sendiri.

Berpidato di hadapan pendukung Hamas pada peringatan 30 tahun berdirinya gerakan tersebut di Kota Gaza pada Kamis (15/12/2017) siang, Ismail Haniyeh memuji pengorbanan yang dilakukan oleh anggota gerakan perlawanan tersebut untuk menjaga agar Palestina tetap hidup.

"Hamas diciptakan untuk membela Palestina; dan Yerusalem al-Quds yang diduduki pada khususnya, "katanya.

Haniyeh melanjutkan dengan mengatakan bahwa semua orang yang mencintai kebebasan di dunia mendukung masalah Palestina dan juga al-Quds.

Tokoh politik senior Palestina itu kemudian memuji perlawanan orang-orang Palestina terhadap plot Israel-AS yang baru, dengan mengatakan, "Kesatuan dalam menghadapi skema AS di [Yerusalem] al-Quds adalah kemenangan bagi bangsa Palestina."

"Al-Quds Yerusalem adalah milik seluruh dunia," katanya, menyerukan demonstrasi massal di seluruh dunia untuk memaksa Washington mencabut keputusannya atas kota tersebut.

"Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengubah identitas al-Quds. Negara Israel tidak ada dan karenanya tidak dapat memiliki ibikota. Kami akan mengorbankan darah dan kehidupan kami untuk al-Quds dan Masjid al-Aqsa, "kata Haniyeh.

Dia mengatakan bahwa warga Palestina dapat membatalkan keputusan Trump, menekankan bahwa dunia Muslim tidak akan membiarkan langkah semacam itu berlanjut.

"Palestina harus mencapai kesatuan melalui rasa saling menghormati. Mereka harus bisa tinggal di Jalur Gaza dengan cara yang bermartabat, "pemimpin Hamas itu berkomentar.

Haniyeh juga menuntut pembentukan aliansi yang kuat di kawasan Timur Tengah untuk memperjuangkan kepentingan Palestina dan juga mendesak perumusan strategi yang jelas untuk menghadapi rezim pendudukan Israel.

"Intidafa Palestina (pemberontakan) harus dilanjutkan. Setiap hari Jum'at harus menjadi "Hari Kemarahan" melawan pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan untuk mengutuk keputusan Trump tentang al-Quds, "katanya.

Haniyeh meminta umat Islam dan Kristen di setiap bagian dunia untuk berkumpul dan melindungi tempat-tempat suci di Yerusalem al-Quds.

Pada tanggal 6 Desember, Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem al-Quds sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem al-Quds.

Pergeseran dramatis dalam kebijakan Al-Quds Yerusalem di Washington memicu demonstrasi di wilayah Palestina yang diduduki, Iran, Turki, Mesir, Yordania, Tunisia, Aljazair, Irak, Maroko dan negara-negara Muslim lainnya.

Pada hari Ahad, bentrokan kekerasan meletus di luar kedutaan AS di ibukota Libanon, Beirut, saat sebuah demonstrasi menentang keputusan presiden AS tersebut.

Demonstran membakar ban serta bendera AS dan Israel saat mereka mendorong untuk menerobos kawat berduri yang dipasang oleh pasukan keamanan di sekitar kompleks kedutaan.

Pasukan keamanan menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pemrotes yang marah.

Yerusalem al-Quds tetap menjadi inti konflik Israel-Palestina, dengan orang-orang Palestina berharap bahwa bagian timur kota pada akhirnya akan berfungsi sebagai ibukota negara Palestina merdeka yang akan datang. (st/ptv)