Dubes AS untuk PBB Ancam Anggota Majelis Umum Agar Tidak menentang keputusan AS atas Yerusalem

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengirim sebuah surat ancaman ke negara anggota Majelis Umum, menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan besok atas pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel oleh Presiden Donald Trump, lapor Haaretz.

"Presiden akan mengawasi pemungutan suara ini dengan seksama dan meminta saya melaporkan kembali mereka yang telah memilih untuk melawan kami," tulis Haley.

"Terima kasih atas pertimbangan Anda, dan jangan ragu untuk menghubungi tim saya dengan pertanyaan atau masalah apa pun." Surat tersebut melanjutkan: "Seperti yang Anda tahu, Majelis Umum sedang mempertimbangkan sebuah resolusi tentang keputusan Presiden Trump yang baru-baru ini mengenai Yerusalem.

Sewaktu Anda mempertimbangkan suara Anda, saya mendorong Anda untuk mengetahui presiden dan AS mengambil suara ini secara pribadi. "

Majelis Umum PBB akan bertemu besok pukul 10.00 waktu setempat, untuk sebuah diskusi darurat mengenai Yerusalem.

Turki dan Yaman meminta pertemuan tersebut setelah AS memveto sebuah rancangan resolusi yang disponsori Mesir di Dewan Keamanan PBB, yang didukung oleh semua 14 anggota dewan lainnya.

Dalam surat tersebut, Haley berusaha meremehkan pentingnya pergeseran kebijakan AS.

"Dua puluh dua tahun yang lalu, kongres AS menyatakan bahwa Yerusalem harus diakui sebagai ibukota Israel, dan bahwa kedutaan AS harus dipindahkan ke Yerusalem. Presiden Trump menegaskan bahwa deklarasi tersebut dengan secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. "

Dia menambahkan: "Namun, pengumuman Presiden tersebut tidak mempengaruhi negosiasi status akhir dengan cara apapun, termasuk batas-batas spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem. Presiden juga memastikan untuk mendukung status quo di tempat-tempat suci Yerusalem, dan tidak menganjurkan perubahan pengaturan di Bukit Bait Suci / Haram Al-Sharif. "

"Pengumuman AS adalah sebuah pengakuan bahwa perdamaian tersebut adalah kemajuan terbaik, bukan, ketika semua pihak jujur ​​Yerusalem telah menjadi ibukota Israel sejak negara tersebut didirikan hampir tujuh puluh tahun yang lalu. Presiden dengan jelas menyuarakan dukungan untuk solusi dua negara jika itu apa yang disepakati oleh tim. "

Haley mendesak negara-negara anggota untuk mempertimbangkan apakah resolusi tersebut dapat memicu "retorika dan kekerasan yang memanas".

Haley juga mentweet kemarin bahwa AS akan "mengambil nama-nama" mereka yang mengkritik keputusan untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel mendesak para diplomatnya ke seluruh dunia untuk melobi negara-negara tuan rumah mereka untuk menentang resolusi Majelis Umum, atau setidaknya untuk tidak memberikan dukungan secara terbuka kepada publik. (st/MeMo)