RIYADH, ARAB SAUDI (voa-islam.com) - Sebelas pangeran ditahan oleh pihak berwenang di Arab Saudi setelah mereka berkumpul di sebuah istana kerajaan di ibukota Riyadh untuk memprotes langkah-langkah penghematan, media setempat melaporkan pada hari Sabtu (6/1/2018).
Para pangeran itu berkumpul di istana bersejarah Qasr al-Hokom dan menuntut pembatalan dekrit kerajaan yang menghalangi pembayaran tagihan utilitas untuk anggota keluarga kerajaan.
"Mereka diberitahu tentang kesalahan tuntutan mereka, namun mereka menolak untuk meninggalkan Qasr al-Hokm," situs berita Sabq melaporkan.
"Perintah kerajaan dikeluarkan untuk para penjaga kerajaan ... untuk campur tangan dan mereka ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara al-Hayer untuk mempersiapkan mereka dalam persidangan."
Setelah jatuhnya pasar minyak 2014, Arab Saudi mengumumkan pajak pertambahan nilai lima persen atas sebagian besar barang dan jasa yang mulai berlaku pada awal tahun ini.
Negara Teluk yang kaya minyak tersebut telah lama menjadi tempat bebas pajak bagi rumah tangga berpenghasilan tinggi dan buruh migran, yang sering mengandalkan pengiriman uang untuk mendukung keluarga mereka di rumah.
Arab Saudi memperkenalkan serangkaian langkah penghematan selama dua tahun terakhir untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran karena kemerosotan harga minyak dunia menyebabkan defisit anggaran menggelembung.
Kerajaan tersebut memposting sebuah kontraksi ekonomi untuk pertama kalinya dalam delapan tahun pada 2017 karena langkah-langkah penghematan yang parah.
Anggaran tahun depan membayangkan rekor pembelanjaan untuk kerajaan, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk mengembalikan ekonomi ke pertumbuhan positif.
Pada hari Jum'at, Raja Salman mengumumkan sebuah keputusan kerajaan di mana tentara yang bertugas di perbatasan dengan Yaman, di mana Arab Saudi bersekutu dengan pemerintah dalam perang melawan pemberontak Houthi, akan menerima bonus 5.000 riyal ($ 1.333).
Dalam sebuah pernyataan, Raja Salman juga memerintahkan kenaikan gaji dan tunjangan bagi warga negara untuk melindungi dampak reformasi ekonomi.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa tindakan tersebut didasarkan pada "informasi yang diberikan oleh" Putra Mahkota Mohammed bin Salman, putra raja yang telah terus mengkonsolidasikan cengkeramannya pada kekuasaan sejak penunjukannya yang mengejutkan sebagai pewaris takhta Saudi pada bulan Juni. (st/TNA)