Kekerasan Warga Buddha Terhadap Muslim di Sri Lanka Masih Berlanjut

SRI LANKA (voa-islam.com) - Pemerintah Sri Lanka mengatakan pasukan tambahan dikirim ke Distrik Kandy untuk membantu menghentikan kekerasan terhadap penduduk yang beragama Islam oleh massa dari komunitas Buddha.

Langkah ini ditempuh setelah sebelumnya, polisi melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan sekelompok warga yang melanggar jam malam sebagai bagian dari penerapan keadaan darurat guna meghentikan kekerasan anti-Muslim.

Sedikitnya tiga polisi cedera dalam kerusuhan sepanjang Selasa malam lalu di Menikhinna, kawasan pinggiran Kandy, yang beberapa hari ini marak dengan kekerasan bernuansa agama.

Tujuh orang ditangkap karena melanggar jam malam dan berupaya merusak beberapa toko maupun masjid.

Rabu kemarin, sekolah-sekolah di Kandy, sekitar 115 kilometer dari ibu kota Kolombo, masih ditutup.

Juru bicara polisi, Ruwan Gunasekara, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa sepanjang malam ada beberapa insiden kerusuhan di sekitar Kandy, yang merupakan salah satu tujuan wisata populer dengan 'Taman Teh'-nya.

Presiden Maithripala Sirisena menetapkan keadaan darurat selama tujuh hari sejak Selasa untuk menghentikan dan mencegah kekerasan menyebar ke wilayah lain.

Otorita Telekomunikasi Sri Lanka akan memblokir media sosial, seperti Facebook, Viber, dan Whatsapp, di seluruh negeri untuk mencegah menyebarnya kekerasan komunal.

Pemerintah sudah menerapkan keadaan darurat selama tujuh hari setelah kelompok umat Buddha menyerang masjid dan usaha milik Muslim.

Sedikitnya dua orang tewas sementara lebih dari 150 rumah, toko, dan mobil dibakar dalam kerusuhan sejak Minggu malam dan pada hari Selasa, jenazah seorang pria Muslim ditemukan di sebuah gedung yang dibakar.

Parlemen Sri Lanka sudah menyampaikan permintaan maaf kepada umat Muslim, yang merupakan minoritas di negara yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha.

"Kami ingin meminta maaf kepada komunitas Muslim atas tindakan yang tidak berperikemanusiaan yang terjadi," kata Menteri Pengembangan Badan Usaha Negara, Lakshman Kiriella, di parlemen.[fq/bbc]