Parlemen Malaysia Sejutujui Undang-undang Melawan 'Berita Hoax'

KUALA LUMPUR, MALAYSIA (voa-islam.com) - Parlemen Malaysia telah menyetujui undang-undang melawan "berita palsu" yang akan menghukum siapa pun yang mempublikasikan informasi yang dianggap palsu atau tidak benar meskipun ada protes dari oposisi dan aktivis yang percaya itu adalah cara untuk memberangus perbedaan pendapat.

Majelis rendah parlemen Malaysia mengesahkan undang-undang itu setelah perdebatan yang berlangsung pekan lalu pada Kamis sore dan sebagian besar hari Senin (2/4/2018).

Undang-undang ini akan menargetkan media asing maupun lokal dan mencakup semua informasi yang dianggap "seluruh atau sebagiannya palsu."

Sebuah proposal awal pemerintah untuk hukuman hingga 10 tahun penjara bagi mereka yang menyebarkan informasi palsu diturunkan menjadi enam tahun dengan denda 500.000 ringgit (-+Rp).

Memublikasikan laporan palsu di blog, membagikan informasi semacam itu di media sosial dan memberikan pidato berisi informasi yang diketahui tidak benar akan menjadi pelanggaran yang dapat dihukum di bawah undang-undang baru tersebut.

Pihak oposisi telah mengecam keras undang-undang itu, dengan mengatakan itu memberlakukan hukuman berat dan berpotensi membatasi kebebasan berbicara.

    "RUU ini ... adalah senjata untuk menutup kebenaran sehingga apa yang salah dapat ditegakkan sebagai benar, dan apa yang benar dapat dibalikkan sebagai salah," Lim Guan Eng dari Partai Aksi Demokratis mengatakan setelah ratifikasi RUU itu , menambahkan, "Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi negara kita."

Para aktivis dan aktivis hak asasi manusia juga mengkritik RUU itu, mengatakan itu bisa berfungsi sebagai alat di tangan pemerintah untuk menindak tegas suara-suara yang tidak setuju.

Brad Adams, direktur Asia di Human Rights Watch, mengatakan sebelum undang-undang disahkan bahwa itu akan menjadi "upaya terang-terangan oleh pemerintah untuk mencegah setiap dan semua berita yang tidak suka, apakah tentang korupsi atau pemilihan," menambahkan bahwa "Menggunakan hukuman yang kejam dan bahasa yang luas dalam upaya yang berani dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengendalikan diskusi tentang Malaysia di seluruh dunia."

Para penentang juga percaya bahwa undang-undang itu sebagian besar bertujuan untuk membungkam kritik terhadap skandal seputar administrasi Perdana Menteri Najib Razak atas uang yang disalahgunakan dari dana kekayaan berdaulat 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Razak berusaha memperbarui mandatnya dalam pemilihan mendatang untuk masa jabatan ketiga berturut-turut. Dia memimpin koalisi Barisan Nasional (BN), yang mendominasi baik parlemen maupun Senat di mana undang-undang baru harus diloloskan sebelum dikirim ke Raja untuk persetujuan kerajaannya.

Anggota-anggota pemerintah telah membantah undang-undang berita palsu itu dapat mempengaruhi kebebasan berekspresi, dengan mengatakan bahwa itu hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari informasi palsu. Menteri Hukum Azalina Othman Said mengatakan undang-undang itu hanya dimaksudkan "untuk membatasi penyebaran berita palsu." (st/ptv)