Sayap Politik Ikhwan di Yordania Desak Pemerintah untuk Mundur

AMMAN (voa-islam.com) - Front Aksi Islam (IAF), sayap politik Ikhwanul Muslimin Yordania, menyerukan adanya pemilihan umum awal dan pembentukan pemerintahan "penyelamatan nasional".

Dalam pernyataan hari Jumat kemarin (1/6/2018), IAF membenarkan seruannya dengan mengutip apa yang dideskripsikan sebagai "desakan pemerintah menekan warga" melalui perpajakan yang tidak adil.

Sebelumnya pada hari Rabu, ribuan warga Yordania ikut ambil bagian dalam pemogokan umum selama lima jam untuk memprotes undang-undang pajak penghasilan yang baru diusulkan.

Serikat pekerja menyerukan pemogokan setelah pemerintah menyetujui versi yang diubah dari RUU pajak pekan lalu, jika disahkan, maka semua pendapatan tahunan sebesar 8.000 Dinar Yordania (sekitar $ 11.200) atau lebih untuk pajak tambahan.

Dan pada hari Kamis, pemerintah menaikkan harga listrik bersubsidi - untuk kelima kalinya pada tahun ini - yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, lapor Anadolu Agency.

Pemerintah juga menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar 5,5 persen sebelum membalikkan langkah itu atas permintaan Raja Abdullah II.

Dalam pernyataan Jumat, IAF mengecam pemerintah karena kebijakan ekonominya, menggambarkan kenaikan harga kembar sebagai provokasi terhadap rakyat Yordania.

IAF juga menuntut pemerintah menarik undang-undang pajak pendapatan yang tidak populer dan mengadakan pemilihan parlemen awal mengingat ketidakmampuan majelis saat ini untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal negara dan rakyat.

IAF kemudian menyerukan pemerintah saat ini untuk digantikan dengan pemerintah "keselamatan nasional" yang terdiri dari teknokrat yang tidak ternoda oleh korupsi.[fq/voa-islam.com]