Pasukan Haftar Klaim Rebut Sepenuhnya Kota Derna di Libya dari Pejuang Terkait Al-Qaidah

DERNA, LIBYA (voa-islam.com) - Komandan Pasukan Tentara Nasioanl Libya (LNA) Khalifa Haftar telah mengklaim pembebasan kota Derna dari para pejuang yang terkait dengan Al-Qaidah.

"Kami dengan bangga mengumumkan pembebasan Derna, sebuah kota yang dicintai semua orang Libya," sesumbar Marshal Haftar dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Kamis (28/6/2018).

Seorang juru bicara Tentara Nasional Libya (LNA) pimpinan Haftar yang berdiri sendiri terpisah dari dari militer pemerintah yang diakui internasional mengklaim pasukan kelompok itu menyerbu kubu terakhir “organisasi Al-Qaidah” di pusat kota.

Pembebasan itu menyusul bentrokan besar dan serangan udara di Derna, satu-satunya kota di wilayah timur di luar kendali Haftar, kata sumber militer.

Merebut Derna, sebuah kota pantai yang berpenduduk hampir 150.000 orang di barat perbatasan dengan Mesir, menandai langkah penting bagi LNA ketika mencoba untuk mengkonsolidasikan kekuatannya di wilayah tersebut.

LNA adalah salah satu faksi utama yang bersaing untuk merebut kekuasaan sejak invasi NATO tahun 2011, yang menggulingkan pemimpin lama Muammar Khadafi, dan meninggalkan kekosongan kekuasaan di negara kaya minyak Afrika Utara.

LNA mengklaim sebelumnya mendapatkan kembali kontrol dari daerah sabit minyak, beberapa hari setelah itu merebut kembali Ras Lanuf dan al-Sidra, di mana minyak Libya diangkut ke luar negeri.

Haftar mengatakan semua pendapatan masa depan dari ladang minyak di bawah kendalinya akan diserahkan kepada pemerintah yang tidak diakui internasional yang menjalankan Libya timur.

Keputusan untuk menyerahkan kendali atas ladang ekspor timur ke Benghazi, alih-alih perusahaan minyak negara yang diakui secara internasional, memberikan pukulan kepada upaya-upaya internasional untuk melestarikan persatuan Libya melalui Pemerintahan Nasional yang disponsori oleh pemerintah yang berbasis di Tripoli (GNA).

Libya telah dicabik-cabik oleh konflik sejak serangan NATO tahun 2011, dengan pemerintah dan kelompok bersenjata yang bersaing memperebutkan kekuasaan dan bagian dari kekayaan minyak negara itu. (st/ptv)