Jajak Pendapat: Sepertiga Warga AS Percaya Akan Terjadi Perang Sipil dalam 5 Tahun Ke Depan

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Sekitar sepertiga pemilih AS percaya bahwa perang saudara lain mungkin akan terjadi di Amerika Serikat dalam beberapa tahun karena kekerasan politik dan masalah imigrasi, sebuah survei baru menunjukkan.

Jajak pendapat oleh Rasmussen Reports menemukan 31 persen dari mereka yang disurvei percaya bahwa "kemungkinan" bahwa Amerika Serikat akan mengalami perang saudara kedua dalam lima tahun ke depan, dengan 11 persen mengatakan "sangat mungkin."

Sekitar 28 persen responden kulit putih, 44 persen orang Afrika-Amerika dan 36 persen minoritas lainnya termasuk di antara mereka yang menyatakan kekhawatiran atas perang saudara.

Jajak pendapat juga menemukan bahwa 59 persen pemilih AS khawatir penentang kebijakan Presiden Donald Trump akan menggunakan kekerasan.

Sekitar 53 persen mengatakan mereka khawatir kekerasan akan terjadi dari kritik akibat liputan media berita tentang Trump. Sekitar setengah dari mereka yang disurvei menyalahkan Trump atas hubungannya yang buruk dengan media berita.

Para pemilih juga lebih curiga terhadap berita politik yang mereka dapatkan daripada yang sudah bertahun-tahun.

Sejak pemilihan Trump pada November 2016, mayoritas pemilih, 55 persen, percaya Amerika telah menjadi negara yang lebih terbagi.

Mayoritas orang Amerika berpikir Presiden AS Donald Trump akan membuat Amerika Serikat terikat dalam konflik baru.

Jajak pendapat itu dilakukan ketika pemerintahan Trump menghadapi reaksi keras atas kebijakan imigrasi "tanpa toleransi" yang dimulai pada awal Mei.

Kebijakan tersebut telah menyebabkan pemisahan lebih dari 2.000 anak-anak dari orang tua mereka yang dituduh memasuki Amerika Serikat secara ilegal.

Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif pekan lalu yang bertujuan untuk mengakhiri perpisahan keluarga sementara mempertahankan kebijakan ketatnya dalam penuntutan kriminal imigran gelap yang melintasi perbatasan AS-Meksiko.

Perpisahan keluarga memicu kecaman luas di Amerika Serikat dan luar negeri, termasuk dari dalam Partai Republik Trump sendiri.

Meskipun pada 20 Juni  Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengakhiri perpisahan keluarga, itu berisi "celah" dan tidak banyak memperbaiki masalah, menurut American Civil Liberties Union (ACLU). (st/ptv)