JALUR GAZA, PALESTINA (voa-islam.com) - Wakil pemimpin Hamas di Gaza Khalil Al-Hayya mengatakan bahwa upaya rekonsiliasi dengan faksi saingan Fatah hanya dapat dimulai setelah yang kelompok pimpinan presiden Mahmoud Abbas itu mengangkat sanksi yang dijatuhkan pada Gaza, surat kabar Al-Resalah melaporkan hari Senin (2/7/2018).
Dalam wawancara dengan koran tersebut, dia mengatakan bahwa sanksi yang dikenakan oleh Otoritas Palestina (PA), yang dipimpin oleh Fatah, "merupakan kejahatan kemanusiaan dan nasional".
Dia juga mengatakan bahwa kesepakatan untuk mengadakan Dewan Nasional yang mencakup semua partai Palestina untuk menerapkan syarat-syarat dari semua kesepakatan sebelumnya yang termasuk melaksanakan pemilihan umum parlemen dan presiden adalah kondisi lain untuk mencapai rekonsiliasi.
Khalil Al-Hayya menyerukan Fatah untuk meninjau pandangannya tentang rekonsiliasi dan untuk memahami posisi Hamas tentang hal itu. "Fatah harus mengakui bahwa mereka salah mengira membaca posisi Hamas dan mereka harus memenuhi tuntutan nasional yang mencakup pencabutan sanksi yang dikenakan terhadap Gaza," katanya.
Pada bulan April, Fatah menangguhkan rekonsiliasi setelah konvoi Perdana Menteri Rami Hamdallah menjadi sasaran di Gaza. Fatah menuduh Hamas mengatur serangan itu.
Pertukaran tahanan
Al-Hayya mengatakan bahwa kepemimpinan pendudukan Israel menyebarkan berita palsu mengenai kemajuan kesepakatan pertukaran tahanan.
Dia mencatat bahwa "musuh sadar tentang tuntutan Hamas untuk pertukaran tahanan," mencatat bahwa gerakannya "siap untuk yang nyata".
Al-Hayya juga mendesak para pemimpin penjajah Israel untuk berhenti berbohong kepada keluarga tentara Israel yang ditangkap oleh perlawanan Palestina di Gaza. (st/MeMo)