NFL Menentang Kehadiran Pasukan Rusia di Zona Demiliterisasi Idlib

IDLIB, SURIAH (voa-islam.com) - Aliansi pejuang oposisi utama di Idlib Suriah mengatakan pihaknya menentang pengerahan pasukan Rusia di zona demiliterisasi yang akan dibentuk di bawah kesepakatan Turki-Rusia untuk kubu oposisi.

Kesepakatan yang disepakati bulan lalu antara Ankara dan Moskow menyediakan pembentukan zona penyangga berbentuk U di sekitar Idlib yang akan bebas dari jihadis dan senjata berat.

Kesepakatan itu sejauh ini telah menghindarkan serangan besar-besaran di wilayah itu oleh rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad, tetapi penerapannya diperkirakan akan rumit.

Zona penyangga akan dipatroli oleh pasukan Turki dan polisi militer Rusia.

Front Pembebasan Nasional (NLF), sebuah aliansi pejuang oposisi dukungan Turki di Idlib, dengan hati-hati menyambut kesepakatan itu tetapi sejak itu mengajukan keberatan.

"Pertemuan panjang diadakan dengan sekutu Turki kami mengenai unsur-unsur perjanjian, dan terutama masalah kehadiran Rusia di daerah penyangga," kata juru bicara NLF Naji Mustafa pada hari Ahad (30/9/2018)

"Kami membahas masalah ini, dan NLF mengambil posisi yang jelas menolak masalah ini," katanya, menambahkan bahwa Turki "berjanji bahwa itu tidak akan terjadi".

Kesepakatan atas Idlib dicapai pada 17 September oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di kota wisata Rusia Sochi.

Berdasarkan perjanjian itu, semua faksi di daerah penyangga direncanakan harus menyerahkan senjata berat mereka pada 10 Oktober dan kelompok jihadis harus mundur pada 15 Oktober.

Pernyataan Mustafa pada hari Ahad adalah indikasi terbaru dari berlanjutnya perpecahan dan kebingungan atas kesepakatan itu.

Kelompok pemantau Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) mengklaim pada hari Ahad bahwa sebuah faksi NLF yang dikenal sebagai Faylaq al-Sham telah mulai menarik mundur senjata berat dari tiga kota di zona yang direncanakan.

Namun baik Faylaq al-Sham dan NLF membantah penarikan tersebut ke AFP.

"Tidak ada perubahan dalam lokasi senjata atau redistribusi pejuang, bahkan saat kami tetap berkomitmen pada kesepakatan yang dicapai di (resor Rusia) Sochi," kata Sayf al-Raad.

Idlib terletak di perbatasan dengan Turki dan dipegang oleh sejumlah faksi-faksi oposisi kompleks dan jihadis, yang para pengamat perkirakan akan mempersulit penciptaan zona penyangga.

Sebagian besar wilayah di mana penyangga akan didirikan dipegang oleh Hay'at Tahrir al-Sham, aliansi pimpinan faksi jihadis, dan kelompok garis keras lainnya.

HTS belum secara resmi mengomentari kesepakatan itu, tetapi pemimpinnya Abu Mohammad Al-Jaulani sebelumnya telah memperingatkan bahwa senjata pemberontak adalah "garis merah".

Hurras al-Diin, kelompok kecil yang terkait dengan Al-Qaidah, telah menolak perjanjian itu.

Pada hari Sabtu, kelompok pejuang oposisi yang sebelumnya penah didukung AS, Jaysh al-Izza mengikutinya, mengatakan kesepakatan itu "menalangi (Presiden Suriah) Bashar al-Assad".

Setelah kehilangan banyak wilayah ke tangan oposisi,  rezim Assad kini menguasai sekitar dua pertiga negara itu.

Wilayah yang masih di luar kendalinya adalah Idlib di barat laut, dan bagian timur laut yang dipegang oleh otoritas Kurdi di mana AS dan pasukan Barat lainnya hadir.

Konflik Suriah dimulai ketika rezim Baath, berkuasa sejak 1963 dan dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad, menanggapi dengan kekuatan militer brutal untuk protes damai menuntut reformasi demokratis selama gelombang Pemberontakan musim semi di Arab, memicu pemberontakan bersenjata yang didorong oleh pembelotan massal dari Tentara Suriah.

Ratusan ribu warga sipil tewas dalam perang, sebagian besar oleh rezim dan sekutu-sekutunya yang kuat, dan jutaan orang terlantar di dalam maupun di luar Suriah.

Taktik brutal utama yang dilakukan oleh rezim, termasuk penggunaan senjata kimia, pengepungan, eksekusi massal dan penyiksaan terhadap warga sipil telah menyebabkan penyelidikan kejahatan perang. (st/TNA)