Aktris Israel-Amerika Terkenal Kecam Hukum Kontroversial Israel, Menyebutnya Sebagai Rasis

LONDON, INGGRIS (voa-islam.com) - Aktris Israel-Amerika terkenal, Natalie Portman, telah mencela hukum Israel yang kontroversial, yang mendefinisikan wilayah pendudukan sebagai apa yang disebut negara-bangsa dari orang-orang Yahudi, menyebutnya sebagai "rasis."

Berbicara dalam sebuah wawancara eksklusif dengan surat kabar al-Quds al-Arabi yang berbasis di London yang diterbitkan pada hari Kamis (13/12/2018), Portman - yang lahir di Al-Quds Yerusalem dan dibesarkan di Amerika Serikat - mengatakan dia tidak mendukung hukum tersebut.

 “Hukum negara-bangsa itu rasis. Ini adalah kesalahan dan saya tidak setuju dengan itu ... kehidupan [orang] [sedang] terpengaruh pada tingkat pribadi dengan keputusan yang dibuat oleh para politisi, ”kata aktris tersebut.

"Saya hanya berharap bahwa kita akan dapat benar-benar mencintai tetangga kita dan bahwa kita dapat bekerja bersama dengan tetangga kita untuk perubahan," tambahnya.

Ini bukan pertama kalinya Portman telah meningkatkan kritik terhadap kebijakan rezim Israel.

Pada bulan April, Genesis Prize Foundation, yang memberikan apa yang mereka sebut "Nobel Yahudi," mengumumkan membatalkan upacara hadiah di Israel pada bulan Juni setelah penerima 2018 Natalie Portman mengatakan dia tidak akan ambil bagian.

Aktris Israel-Amerika itu kemudian menjelaskan di postingan Instagram bahwa dia tidak mau hadir karena "dia tidak ingin tampil sebagai pendukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu."

"Saya menghargai teman-teman dan keluarga Israel saya, makanan, buku, seni, bioskop, dan tarian Israel ... Tetapi penganiayaan terhadap mereka yang menderita kekejaman saat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Yahudi saya," kata Portman.

Undang-undang negara-negara apartheid, yang diadopsi oleh 62 suara melawan 55 pada 19 Juli, menjadikan bahasa Ibrani Israel sebagai bahasa resmi dan mendefinisikan pembentukan permukiman sebagai kepentingan rezim Tel Aviv.

Undang-undang itu juga menghapus bahasa Arab dari penunjukannya sebagai bahasa resmi, menurunkannya menjadi "status khusus" yang memungkinkan penggunaannya yang berkelanjutan di dalam lembaga-lembaga Israel.

Ini menetapkan bahwa “Israel adalah tanah air bersejarah dari orang-orang Yahudi dan mereka memiliki hak eksklusif untuk penentuan nasib nasional sendiri di dalamnya.” Ini juga menyatakan bahwa Yerusalem adalah “ibu kota” Israel yang tidak terbagi.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengecam hukum Israel tersebut, dengan mengatakan "tidak akan mengubah situasi historis Al-Quds Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina yang diduduki."

"Tidak ada perdamaian atau keamanan yang akan berlaku kecuali kota tersebut tetap seperti itu," kata kantor berita Wafa Palestina mengutip pernyataan Abbas.

Pernyataan itu menambahkan bahwa "undang-undang itu tidak akan mengecilkan hati orang Palestina dari perjuangan sah mereka untuk mengalahkan pendudukan dan mendirikan negara merdeka mereka."

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Saeb Erekat, juga menyuarakan di Twitter untuk mengecam undang-undang itu, mengatakan RUU itu "secara resmi melegalkan apartheid dan secara hukum mendefinisikan Israel sebagai sistem apartheid."

“[Ini adalah hukum yang berbahaya dan rasis. Ini menyangkal warga Arab hak mereka untuk menentukan nasib sendiri untuk sebagai gantinya ditentukan oleh populasi Yahudi, ”katanya.

Gerakan perlawanan Hamas yang berbasis di Gaza juga mengecam undang-undang itu, dengan mengatakan itu secara resmi melegalkan "rasisme Israel" dan merupakan "serangan berbahaya terhadap [bangsa] Palestina dan hak bersejarahnya atas tanahnya." (st/ptv)