Bangladesh Bantah Keras Tuduhan Myanmar, Sebut AA dan ARSA Tidak Miliki Pangkalan di Wilayahnya

DHAKA, BANGLADESH (voa-islam.com) - Pemerintah Bangladesh pada hari Rabu (9/1/2019) dengan keras membantah tuduhan oleh tetangganya Myanmar bahwa pejuang Muslim Rohingya dan Arakan mengoperasikan pangkalan di wilayah Bangladesh, setelah para pejabat di Naypyidaw bersumpah untuk "menghancurkan" pemberontak Tentara Arakan (AA) di negara bagian Rakhine.

Tidak satu pun dari kelompok-kelompok ini berada di Bangladesh, juga tidak ada negara yang "menyembunyikan organisasi teroris di dalam wilayahnya," kata Kementerian Luar Negeri Bangladesh dalam sebuah pernyataan tegas.

"Tuduhan itu sepenuhnya palsu dan tidak berdasar," kata kementerian itu.

"Tidak mungkin mengoperasikan pangkalan-pangkalan teroris di Bangladesh karena kewaspadaan yang tinggi dan langkah-langkah pencegahan yang efektif oleh pasukan keamanan" yang sejalan, tambahnya, dengan kebijakan nol toleransi pemerintah terhadap kelompok-kelompok semacam itu.

Tentara Arakan (AA) pekan lalu melancarkan serangan terhadap pos-pos polisi di kota Buthidaung yang menewaskan 13 polisi dan sembilan lainnya cedera, kata para pejabat. AA mengatakan mereka kehilangan tiga pasukannya dalam pertempuran tersebut. Kelompok ini berperang melawan militer Myanmar untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar di Rakhine dan mengklaim mewakili kelompok etnis Budha Rakhine di kawasan itu.

Tuduhan Myanmar

Kementerian mengecam Myanmar berdasarkan komentar yang dibuat oleh Zaw Htay, juru bicara Kantor Presiden Myanmar, selama konferensi pers di Naypyidaw pada hari Senin.

“Di pihak Bangladesh, Tentara Arakan memiliki dua pangkalan dan ARSA memiliki tiga pangkalan. Oleh karena itu, tentara Myanmar telah mengajukan keluhan dengan atase militer Bangladesh atas masalah ini, ”kata Zaw Htay kepada wartawan saat itu. Juru bicara kepresidenan tidak menyebutkan sumber untuk informasi ini.

"Pemerintah Myanmar mengecam AA sebagai organisasi teroris dan memerintahkan militer untuk menerapkan langkah-langkah kontra-pemberontakan yang efektif terhadapnya," katanya.

Dia juga menuduh Tentara Arakan dan ARSA terkait, tuduhan yang ditolak mentah-mentah oleh AA pada hari Selasa, menurut Radio Free Asia.

"Kami telah memiliki informasi tentang ARSA, dan kami mengetahui sebelumnya bahwa AA akan menyerang pos polisi," kata Zaw Htay. "Kami meninjau mengapa pos-pos polisi kami diserang dan telah membahas beberapa rencana untuk dikerjakan di wilayah tersebut, tetapi kami tidak dapat memberikan detailnya sekarang."

Zaw Htay mengatakan dia yakin serangan itu adalah hasil pertemuan antara AA dan ARSA pada Juli, tetapi dia tidak memberikan bukti kontak semacam itu antara dua kelompok yang saling bermusuhan tersebut.

Sudut barat laut Rakhine berbatasan dengan Bangladesh tenggara, tempat lebih dari 700.000 pengungsi Muslim Rohingya melarikan diri dan mencari perlindungan di tengah serangan brutal oleh pasukan pemerintah Myanmar pada Agustus 2017.

Tindakan keras tahun itu terjadi setelah serangan mematikan terhadap pos-pos polisi dan tentara oleh pejuang yang tergabung dalam Tentara Keselamatan Arakan Rohingya (ARSA), sebuah kelompok bersenjata terpisah yang bertujuan untuk memperjuangkan minoritas Muslim Rohingya yang tidak berkewarganegaraan dan dianiaya.

"Bangladesh juga berkomitmen kuat untuk tidak membiarkan tanahnya digunakan oleh kelompok pembangkang dari negara tetangga mana pun," kata pernyataan Bangladesh itu, mencatat bahwa Dhaka telah menawarkan untuk melakukan patroli bersama dengan Myanmar untuk menghentikan dugaan kegiatan militan di sepanjang perbatasan bersama.

Myanmar tidak menyambut tawaran itu dengan antusias, juga tidak memberi Bangladesh "perincian spesifik dan bukti konkret tentang dugaan unsur dan tindakan teroris," tambah kementerian itu.

Mengacu pada pertempuran baru-baru ini dengan Tentara Arakan, kementerian Bangladesh menggambarkan bentrokan saat ini sebagai "hasil dari dilema politik dan sosial Myanmar sendiri."

Pemerintah Bangladesh akan "sangat menghargai" jika pemerintah Myanmar "tidak berusaha untuk mengasosiasikan Bangladesh dengan teka-teki politik internalnya," pernyataan itu melanjutkan mengatakan. (st/rfa)