Myanmar Bangun Struktur Beton Dekat Tanah Tak Bertuan Tempat Penampungan Rohingya

COX'S BAZAR, BANGLADESH (voa-islam.com) - Myanmar telah membangun struktur beton di tanah tak bertuan di perbatasannya dengan daerah Ghumdhum Bangladesh, mengabaikan kekhawatiran pemerintah Bangladesh dan pengungsi Rohingya dan pelanggaran mencolok hukum internasional, media melaporkan.

Struktur itu akan menghalangi aliran kanal Tambru Khal di daerah itu, yang menyebabkan ancaman banjir dan lebih dari 5.000 pengungsi Rohingya - yang telah tinggal di tempat penampungan sejak Agustus 2017 - berada pada risiko teredam.

Pemimpin Rohingya, Dil Mohammad mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa itu adalah taktik baru tentara Myanmar untuk mengusir Rohingya yang tinggal di sana.

"Kami tinggal di sini dengan harapan bahwa situasi akan tenang dan kami akan mendapatkan kembali hak kewarganegaraan kami dan kembali ke tempat kelahiran asli kami, Rakhine," kata Mohammad.

Sejak awal, katanya, pasukan Myanmar telah berusaha membuat panik di antara pengungsi Rohingya sehingga mereka meninggalkan tempat itu.

Kamal Ahmed, wakil komisaris Cox's Bazar Bangladesh, telah mengirim surat kepada sekretaris kabinet pada hari Selasa, menyatakan keprihatinan atas pekerjaan konstruksi tersebut dan kemungkinan konsekuensinya, menurut surat kabar lokal Daily Star.

“Pemerintah Myanmar tidak dapat membangun struktur apa pun di tanah tak bertuan itu. Jika bangunan itu dibangun, Rohingya di tanah tak bertuan tersebut akan menghadapi penderitaan karena seluruh wilayah akan tenggelam, ”kata Ahmed kepada harian itu, Rabu.

Letnan Kolonel Monzurul Hasan Khan, komandan Batalyon 34 Penjaga Perbatasan Bangladesh, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa ia secara pribadi telah mengunjungi tempat itu baru-baru ini dan tentara Myanmar telah memberitahunya tentang membuat pagar kawat berduri dan bukan struktur beton.

"Pagar kawat berduri jenis ini juga dipasang di jalur perbatasan lain antara Bangladesh dan Myanmar," kata Khan, seraya menambahkan bahwa dia tidak mengetahui konstruksi struktur beton apa pun.

"Kami baru saja mengetahui tentang struktur seperti itu melalui media, mari kita periksa masalah ini," tambahnya.

Prof. Mahfuzur Rahman Akand dari Universitas Rajshahi mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa "sangat disayangkan bahwa Myanmar berusaha untuk melemahkan kehidupan para pengungsi Rohingya bahkan di luar [negara]."

"Tidak ada negara yang dapat melakukan pekerjaan konstruksi di tanah tak bertuan tanpa perjanjian bilateral antara negara-negara yang bersangkutan," tambah Akand.

Orang yang dianiaya

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat akan serangan sejak belasan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan penumpasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut sebuah laporan oleh Ontario International Development Agency (OIDA).

Lebih dari 34.000 Rohingya juga dilemparkan ke dalam api, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA, berjudul "Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terungkap."

Sekitar 18.000 perempuan dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, tambahnya.

PBB juga telah mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar.

Dalam sebuah laporan, penyelidik PBB mengatakan pelanggaran seperti itu mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. (st/aa)