Hamas Tolak Terima Dana Hibah dari Qatar Menyusul Perubahan Syarat dari Israel

JALUR GAZA, PALESTINA (voa-islam.com) - Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, mengatakan tidak akan menerima tahap baru dana hibah Qatar untuk Jalur Gaza setelah rezim Israel memblokir pengirimannya menyusul kerusuhan di sepanjang perbatasan antara daerah kantong terkepung dan wilayah pendudukan.

"Kami menolak menerima hibah ketiga Qatar sebagai tanggapan atas perilaku pendudukan (Israel) dan upaya untuk menghindari perjanjian," kata wakil pemimpin Hamas di Gaza, Khalil al-Hayya, kepada wartawan, Kamis (24/1/2019).

Hayya tidak merinci kondisi spesifik yang diubah, tetapi mengatakan Israel bermain politik dengan dana tersebut menjelang pemilihan legislatif mendatang, yang akan diselenggarakan pada 9 April.

Qatar telah mengirimkan $ 15 juta per bulan ke Jalur Gaza di bawah perjanjian informal yang dicapai pada bulan November. Dana untuk membayar gaji karyawan Hamas dan mendukung warga Gaza yang miskin ditukar dengan relatif ketenangan di sepanjang pagar perbatasan antara jalur tersebut dan tanah yang diduduki Israel.

Tahap ketiga diperkirakan akan memasuki minggu ini tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memblokirnya pada hari Selasa setelah seorang tentara Israel terluka ringan di dekat pagar.

Kemudian pada hari itu, setidaknya satu warga Palestina tewas sementara empat lainnya terluka ketika pasukan Israel menembaki Jalur Gaza.

Palestina telah mengadakan protes mingguan di perbatasan Gaza, atas pengepungan kantong tersebut dan hak bagi pengungsi untuk kembali ke rumah mereka yang mereka tinggalkan selama penciptaan Israel tahun 1948.

Hampir 250 warga Palestina telah terbunuh oleh pasukan Zionis Israel sejak demonstrasi anti-pendudukan dimulai di Jalur Gaza pada 30 Maret 2018. Lebih dari 26.000 warga Palestina juga menderita luka-luka.

Bentrokan Gaza mencapai puncaknya pada 14 Mei tahun lalu, menjelang peringatan 70 tahun Hari Nakba (Hari Bencana), yang bertepatan tahun ini dengan relokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem Timur yang diduduki al-Quds.

Pada 13 Juni 2018, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi, yang disponsori oleh Turki dan Aljazair, mengecam Israel atas kematian warga sipil Palestina di Jalur Gaza.

Resolusi tersebut, yang telah diajukan atas nama negara-negara Arab dan Muslim, memperoleh suara mayoritas 120 orang dalam majelis yang beranggotakan 193 orang, dengan 8 suara menentang dan 45 abstain.

Resolusi itu meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membuat proposal dalam waktu 60 hari “tentang cara dan sarana untuk memastikan keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan populasi sipil Palestina di bawah pendudukan Israel,” termasuk “rekomendasi mengenai mekanisme perlindungan internasional. ”

Ia juga menyerukan "langkah-langkah segera untuk mengakhiri pemblokiran dan pembatasan yang diberlakukan oleh Israel pada pergerakan dan akses masuk dan keluar dari Jalur Gaza." (st/ptv)