Pejabat Eropa Tolak Seruan Trump untuk Pulangkan Jihadis Asing yang Ditangkap di Suriah

BRUSSELS, BELGIA (voa-islam.com) - Para pejabat Eropa pada hari Senin (18/2/2019) memberikan tanggapan yang dingin atas seruan Presiden AS Donald Trump untuk mengambil kembali warga yang ditangkap dalam perang melawan jihadis Islamic State (IS) di Suriah untuk dituntut di rumah.

Kekhawatiran meningkat tentang nasib warga negara Eropa yang sekarang ditahan oleh pasukan Kurdi setelah Trump mengejutkan sekutu koalisinya pada bulan Desember dengan mengumumkan penarikan pasukan Amerika dari Suriah.

Para pejabat khawatir orang Kurdi tidak akan lagi bisa memastikan penahanan para tawanan, terutama jika musuh lama mereka, Turki, melakukan serangan terhadap para pejuang Kurdi untuk mencegah mereka membangun kontrol di kota-kota Suriah.

Trump mentweet pada hari Ahad bahwa Washington "meminta Inggris, Prancis, Jerman dan sekutu Eropa lainnya untuk mengambil kembali lebih dari 800 pejuang ISIS yang kami tangkap di Suriah dan mengadili mereka".

Tetapi negara-negara Uni Eropa mengatakan setiap pejuang yang ditangkap dan anggota keluarga mereka harus dituntut atas tuduhan kejahatan di mana itu terjadi.

Itu berarti di Suriah atau Irak, sekarang pasukan koalisi merebut kantong terakhir wilayah Suriah dari kendali IS.

Di London, juru bicara Perdana Menteri Theresa May mengatakan pejuang asing IS harus diadili di mana mereka ditangkap.

"Para pejuang asing harus dibawa ke pengadilan sesuai dengan proses hukum yang berlaku di yurisdiksi yang paling tepat," kata sang juru bicara.

"Jika memungkinkan, ini harus di wilayah di mana kejahatan telah dilakukan," tambahnya.

Di Berlin, Menteri Luar Negeri Heiko Maas mengatakan kepada televisi ARD bahwa akan "sangat sulit" untuk mengatur pemulangan para pejuang dan penuntutan akhirnya.

Pengembalian bisa dimungkinkan hanya jika "kami dapat menjamin bahwa orang-orang ini dapat segera dikirim ke sini untuk hadir di pengadilan dan bahwa mereka akan ditahan," katanya.

Tidak mengubah kebijakan kami

Di Prancis, yang merupakan jumlah terbesar jihadis Eropa di Suriah, Menteri Kehakiman Nicole Belloubet mengatakan pemerintah akan tetap berpegang pada kebijakan saat ini untuk berurusan dengan pejuang berdasarkan kasus per kasus.

Berbicara di televisi France 2, ia mengakui bahwa penarikan pasukan AS dari Suriah akan membawa "situasi geopolitik baru ... tetapi pada tahap ini kami tidak mengubah kebijakan kami".

Prancis telah lama menolak untuk mengambil kembali para pejuang dan istri-istri mereka, yang 150 di antaranya diperkirakan berada di Suriah, dengan Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian menyebut mereka sebagai "musuh" bangsa.

Tetapi sekutu AS telah bergulat selama berminggu-minggu dengan apa yang harus dilakukan dengan para pejuang asing yang ditahan  oleh pasukan Tentara Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi di Suriah, yang memimpin pertempuran di tanah melawan jihadis.

Orang-orang Kurdi telah memperingatkan Barat bahwa mereka kekurangan sumber daya untuk memastikan para jihadis asing di penjara mereka tidak melarikan diri, dan telah mendesak negara-negara asal mereka untuk mengambil mereka kembali.

Masalah ini telah mendapatkan urgensi baru dengan mantan "kekhalifahan" Islamic State sekarang hampir sepenuhnya hancur.

Pekan lalu Shamima Begum, seorang gadis sekolah di London yang bergabung dengan IS pada tahun 2015, muncul kembali di sebuah kamp pengungsi Suriah, mengatakan bahwa ia ingin kembali untuk membesarkan bayi yang ia lahirkan saat berada di luar negeri.

Pejabat keamanan Inggris mengatakan mereka tidak bisa memblokir kembalinya Begum karena dia tidak pernah dihukum karena kejahatan, tetapi mereka tidak mengesampingkan penuntutannya pada saat kedatangannya.

Di Belgia, seorang hakim pada hari Rabu memerintahkan para pejabat untuk mengatur kembalinya enam anak Belgia dan ibu mereka dari sebuah kamp pengungsi Suriah yang diawasi oleh pasukan Kurdi.

Anak-anak itu, yang berusia enam tahun atau di bawahnya, lahir dari orang-orang yang diduga sebagai jihadis dan Brussels menolak seruan untuk pemulangan mereka.

Menteri Luar Negeri Belgia, Didier Reynders, mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintahnya selalu berniat mengembalikan anak di bawah 10 jika memungkinkan, sementara yang lain akan ditangani berdasarkan "kasus per kasus".

Kepala urusan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengesampingkan keterlibatan Uni Eropa dalam perselisihan, mengatakan mereka adalah masalah bagi pemerintah nasional.

Pejabat Belgia, Jerman, dan Inggris juga menyerukan persetujuan internasional lebih lanjut tentang masalah ini. (st/ZW)