Pakistan Desak PBB Pantau Kekerasan Terhadap Warga Kashmir di Seluruh India

ISLAMABAD, PAKISTAN (voa-islam.com) - Pakistan telah meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia agar memperhatikan "diskriminasi" terhadap warga Kashmir di seluruh India, sebuah pernyataan mengatakan pada hari Sabtu (23/2/2019).

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Luar Negeri Pakistan, Menteri Luar Negeri Shah Mehmood Qureshi menulis surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai "situasi hak asasi manusia yang memburuk" khususnya di Jammu dan Kashmir.

Ketegangan antara India dan Pakistan meningkat setelah New Delhi menyalahkan Islamabad atas serangan 14 Februari di mana sebuah kendaraan bermuatan bahan peledak menabrak bus polisi paramiliter di distrik Jammu dan Kashmir di Pulwama, menewaskan sedikitnya 40 tentara India.

Islamabad membantah tuduhan itu, menawarkan untuk membuka penyelidikan jika "bukti yang dapat ditindaklanjuti" disediakan oleh New Delhi.

"Mengingat sifat aktif dari konflik bersenjata di Jammu dan Kashmir yang diduduki India, sangat penting untuk mengingatkan India untuk dengan setia mematuhi kewajibannya di bawah Konvensi yang merupakan bagiannya," kata Qureshi dalam surat itu.

Sementara itu, media India telah melaporkan bahwa sejumlah siswa Kashmir dilaporkan telah ditangguhkan dari berbagai perguruan tinggi di India, dengan beberapa kampus dengan jelas menyatakan bahwa mereka akan menolak masuk warga Kashmir.

Meski banyak video beredar di media sosial tentang kekerasan terhadap mahasiswa dan Muslim asal Kashmir di negara itu, bagaimanapun, pemerintah India tidak mau mengakui ada serangan  setelah pemboman pekan lalu.

India telah meluncurkan "kampanye terpadu untuk mengobarkan kebencian dan kekerasan terhadap Kashmir dan diskriminasi terhadap mereka di seluruh India," kata menteri luar negeri Pakistan.

"Saya menyambut ungkapan keprihatinan oleh Anda pada 19 Februari tentang penggunaan serangan Pulwama oleh unsur-unsur tersebut semacam pembenaran atas ancaman dan kekerasan terhadap warga Kashmir dan Muslim di berbagai bagian India," kata Qureshi dalam suratnya.

"Kami akan meminta Anda untuk terus memantau situasi dan menyerukan untuk melindungi orang dari semua bentuk kerusakan karena identitas dan etnis mereka," tambahnya.

Jammu dan Kashmir, wilayah Himalaya yang mayoritas penduduknya Muslim, dipegang oleh India dan Pakistan sebagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sepotong kecil Kashmir juga dipegang oleh Cina.

Sejak mereka dipartisi pada tahun 1947, kedua negara telah berperang tiga kali - pada tahun 1948, 1965 dan 1971 - dua dari mereka di Kashmir.

Juga, di gletser Siachen di Kashmir utara, pasukan India dan Pakistan telah berperang sesekali sejak 1984. Gencatan senjata diberlakukan pada tahun 2003.

Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan pemerintahan India untuk kemerdekaan, atau untuk penyatuan dengan negara tetangga Pakistan.

Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik di wilayah tersebut sejak 1989. (st/AA)