Turki Kembali Kecam Cina Terkait Uighur, Desak Beijing Hormati Kebebasan Beragama Umat Islam

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Beberapa hari setelah Arab Saudi sepenuhnya mengampuni penindasan kejam Cina atas minoritas Uighur, Turki memperbarui kritiknya terhadap Cina, mendesak Beijing untuk menghormati kebebasan beragama dan melindungi identitas budaya Muslim.

Pekan lalu ketika mengunjungi Cina, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengatakan dia mendukung "hak" Cina untuk melakukan tindakan "anti-terorisme (baca; Islam)" dan "de-ekstremisme".

Komentarnya ditafsirkan sebagai persetujuan untuk penahanan massal orang-orang Uighur di Beijing dan mendapat kecaman keras dari para aktivis.

Komunitas Uighur mengharapkan Pangeran Mohammed, penguasa de facto Arab Saudi dan pemelihara situs-situs paling suci Islam, untuk mengangkat masalah pelanggaran hak asasi manusia Tiongkok terhadap minoritas Muslim di negara itu.

Tidak seperti Arab Saudi dan sebagian besar negara Muslim, Turki baru-baru ini mengeluarkan teguran yang jarang terhadap rezim Tiongkok, dan pada hari Senin (25/2/2019), Ankara menegaskan kembali posisinya di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Berbicara kepada dewan, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Turki mengakui "hak Cina untuk memerangi terorisme," tetapi mendesak negara itu untuk menghormati kebebasan beragama dan untuk melindungi identitas budaya Uighur dan Muslim lainnya.

Turki, yang berbagi ikatan budaya dan agama dengan Uighur, telah menjadi satu-satunya negara Muslim mayoritas yang mengkritik Beijing atas tindakan keras berbagai agama dan bahasa minoritas. Kementerian luar negeri Turki menyebut perlakuan China terhadap Uighur "penyebab besar rasa malu bagi umat manusia".

Cavusoglu dalam pidatonya juga mengecam Israel, mengatakan pelanggaran HAM terhadap Palestina telah "mencapai tingkat yang mengkhawatirkan".

Banyak warga Uighur mengatakan lebih dari setengah anggota keluarga mereka ditahan di penjara atau di kamp konsentrasi "pendidikan ulang", menurut HRW.

Penindasan terhadap orang Uighur di provinsi Xinjiang yang tak jauh dari barat laut tidak terbatas pada pemenjaraan dan dugaan penyiksaan.

Xinjiang telah selama beberapa tahun terakhir menjadi tempat uji coba untuk teknologi pengawasan teknologi tinggi. Pihak berwenang telah mengumpulkan banyak data biometrik dari Muslim Cina di provinsi itu dan kebebasan gerak dan aktivitas warga sangat terbatas.

Otoritas Tiongkok membenarkan tindakan ini sebagai langkah yang diperlukan untuk membasmi kelompok "teroris" separatis di wilayah tersebut. (st/TNA)