Prancis Kesampingkan Pemulangan Jihadis Prancis dan Keluarga Mereka yang Ditahan di Suriah

PARIS, PRANCIS (voa-islam.com) - Prancis telah mengesampingkan pemulangan jihadis Prancis dan keluarga mereka yang ditahan di Suriah setelah jatuhnya "kekhalifahan" Islamic State (IS), kata Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner, Jum'at (5/4/2019).

Prancis dan negara-negara Eropa lainnya telah bergulat dengan cara menangani ratusan pejuang asing, banyak dari mereka ditahan oleh pasukan Tentara Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi yang memimpin desakan terakhir terhadap Islamic State.

Harian Prancis Liberation melaporkan pada hari Jum'at bahwa pada awal Maret pemerintah telah siap untuk membawa pulang sekitar 250 pria, wanita, dan anak-anak sebelum meninggalkan rencana yang memberikan permusuhan publik terhadap repatriasi.

Masalah ini sangat sensitif di Prancis, di mana serangan mematikan di ibukota pada tahun 2015 yang diklaim oleh IS menewaskan 130 orang dan memicu gelombang serangan mematikan lainnya sejak saat itu.

“Adalah logis bahwa layanan kami mempertimbangkan semua hipotesis. Ini adalah salah satu hipotesis yang mereka persiapkan, ”kata Castaner pada konferensi pers setelah pertemuan para menteri dalam negeri G7 di Paris.

"Tidak ada repatriasi komunal yang sedang dipertimbangkan untuk dilakukan," katanya, menegaskan bahwa Prancis akan tetap mempelajari membawa pulang kembali anak-anak dari para jihadis berdasarkan "kasus per kasus."

Dia membantah klaim Liberation bahwa kebijakan Prancis berkaitan dengan pejuang di Suriah didikte oleh opini publik.

Bulan lalu, otoritas Prancis untuk pertama kalinya membawa pulang lima anak yatim dari jihadis Prancis dari kamp-kamp di Suriah timur laut.

Menurut badan anak-anak PBB, UNICEF, sekitar 3.000 anak-anak asing dari 43 negara ditempatkan di kamp al-Hol di Suriah saja, yang telah dibawa dari sebagian besar orang melarikan diri dari "kekhalifahan" IS dalam beberapa pekan terakhir.

Hingga 1.700 warga negara Prancis diperkirakan telah melakukan perjalanan ke Irak dan Suriah untuk berjuang dengan kelompok-kelompok jihadis antara 2014 hingga 2018, menurut angka pemerintah. Sekitar 300 diyakini gugur dalam pertempuran.

Para pejabat Kurdi telah memperingatkan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya untuk menahan semua pejuang yang ditangkap tanpa batas waktu, dan Washington juga mendesak sekutunya dalam koalisi anti-IS untuk membawa pulang warganya.

Tetapi repatriasi adalah masalah politik yang penuh, dan pemerintah khawatir mereka mungkin tidak memiliki cukup bukti untuk menghukum para anggota IS yang mengklaim mereka tidak berperang. (st/Aby)