Laporan: Presiden Sudan Omar Al-Bashir Akan Mengundurkan Diri

KHARTOUM, SUDAN (voa-islam.com)  - Presiden Sudan Omar al-Bashir akan mundur dari jabatannya, Al Arabiya melaporkan Kamis (11/4/2019) mengutip beberapa sumber-sumber,  menambahkan bahwa beberapa pejabat saat ini dan mantan telah ditangkap.

Sebelumnya dilaporkan bahwa tentara Sudan akan membuat "pernyataan penting segera," televisi dan radio negara mengumumkan Kamis, ketika ribuan demonstran berkemah di luar markas militer di Khartoum menuntut pengunduran diri Presiden Omar al-Bashir.

Jenderal Besar Omar Al-Bashir, 75 tahun, adalah seorang pimpinan militer dan politikus Sudan. Ia menjadi kepala negara Sudan pada periode 1989-1993 dan Presiden Sudan sejak tahun 1993 sampai sekarang.

Media pemerintah tidak memberikan rincian lebih lanjut, ketika demonstrasi di luar kompleks militer memasuki hari keenam. Beberapa kendaraan militer yang membawa pasukan memasuki kompleks tentara pada Kamis dini hari, saksi mata mengatakan kepada AFP. Kompleks ini juga menampung kediaman resmi Bashir dan kementerian pertahanan.

Sementara itu, Amerika Serikat menyuarakan harapan Rabu setelah pasukan keamanan Sudan menembaki unjuk rasa anti-pemerintah yang meningkat, dengan Washington memperbarui seruan untuk Khartoum agar memungkinkan protes damai.

Tibor Nagy, asisten menteri luar negeri AS untuk Afrika, mengatakan ia "berbesar hati" di tempat yang relatif tenang itu Selasa malam setelah polisi memerintahkan pasukan untuk tidak melakukan intervensi. "Kami menyerukan pemerintah Sudan untuk menghormati hak-hak semua orang Sudan untuk mengungkapkan keluhan secara damai," ia mentweet.

Ribuan pengunjuk rasa berkemah di luar markas militer pada hari Rabu untuk hari kelima, dalam apa yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi tiga dekade pemerintahan Presiden Omar al-Bashir.

Para pejabat mengatakan 49 orang telah tewas dalam kekerasan terkait protes sejak demonstrasi meletus pada Desember karena kenaikan tajam harga roti. Amerika Serikat, Inggris dan Norwegia dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Selasa mengatakan bahwa pemerintah Sudan perlu menanggapi tuntutan rakyat dan “memberikan rencana yang kredibel untuk transisi politik ini. (st/Aby)