Militer Sudan Ambil Alih Kekuasaan Setelah Gulingkan Mantan Presiden Omar Al-Bashir

KHARTOUM, SUDAN (voa-islam.com) - Menteri Pertahanan Sudan Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf telah dilantik sebagai kepala dewan militer baru yang telah menggantikan Omar al-Bashir, presiden yang digulingkan negara itu, di tengah meningkatnya seruan untuk pemerintah sipil.

Auf mengambil sumpah untuk menjadi kepala dewan pada hari Kamis (12/4/2019) malam setelah mengumumkan berita pemecatan Bashir dan penahanannya oleh tentara pada hari Kamis, media pemerintah melaporkan.

Kepala staf tentara Sudan, Letnan Jenderal Kamal Abdel Marouf al-Mahi, ditunjuk sebagai wakil Auf.

Televisi pemerintah membuat pengumuman sementara juga membagikan gambar kedua perwira yang mengambil sumpah di hadapan kepala peradilan negara.

Auf mengumumkan keadaan darurat tiga bulan dan memberlakukan jam malam satu bulan dari pukul 10 malam. sampai jam 4 pagi. Dia mengatakan wilayah udara negara itu juga akan ditutup selama 24 jam dan penyeberangan perbatasan disegel sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Dewan militer juga telah mengumumkan gencatan senjata nasional, yang mencakup wilayah Darfur, Nil Biru, dan Kordofan Selatan yang dilanda perang, di mana pemerintah Bashir telah lama memerangi pemberontak etnis minoritas, kata Auf.

Ribuan orang, yang telah memadati jalan-jalan Khartoum untuk merayakan pemecatan Bashir setelah berbulan-bulan demonstrasi, kembali ke jalan kali ini untuk menuntut pemerintah sipil.

Banyak orang berunjuk rasa di luar markas tentara pada Kamis malam meskipun jam malam diberlakukan oleh militer. Para pengunjuk rasa meneriakkan, "Damai! Keadilan! Kebebasan!" ketika mereka memadati kompleks Khartoum yang luas untuk malam keenam berturut-turut.

UE, AS mendesak transisi kekuasaan ke warga sipil

Juga pada hari itu, kepala diplomatik Uni Eropa Federica Mogherini meminta tentara untuk dengan cepat menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.

"Hanya proses politik yang kredibel dan inklusif yang dapat memenuhi aspirasi rakyat Sudan dan mengarah pada reformasi politik dan ekonomi yang dibutuhkan negara," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Itu hanya dapat dicapai melalui penyerahan cepat ke pemerintah transisi sipil," tambah Mogherini.

AS juga memihak para demonstran dan mendesak tentara Sudan untuk membawa warga sipil ke dalam pemerintahan, dengan mengatakan bahwa jadwal transisi dua tahun yang direncanakan terlalu lama.

Washington menyerukan "pihak berwenang transisi untuk menahan diri dan memberi ruang bagi partisipasi sipil dalam pemerintah," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Robert Palladino kepada wartawan.

"Rakyat Sudan harus menentukan siapa yang memimpin mereka dan masa depan mereka dan rakyat Sudan telah jelas dan menuntut transisi yang dipimpin sipil," katanya.

"Posisi Amerika Serikat adalah rakyat Sudan harus diizinkan melakukannya lebih cepat dari dua tahun dari sekarang," tambahnya. (st/ptv)