Hamas Kritik Pemerintahan Baru Palestina yang Dibentuk Fatah

GAZA (voa-islam.com) - Gerakan perlawanan Islam Hamas mengkritik pembentukan pemerintah baru Palestina yang didominasi oleh partai Fatah, dengan mengatakan pemerintah bentukan Fatah itu hanya akan mempermudah jalan bagi pengenaan proposal Amerika Serikat yang belum diungkapkan mengenai konflik Israel-Palestina.

Sebelumnya pada hari Sabtu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengangkat sumpah pemerintahan baru Palestina yang dipimpin oleh seorang loyalis dari partai-nya, Mohammad Shtayyeh.

Kabinet yang beranggotakan 21 orang itu hanya mencakup menteri dari faksi-faksi yang berafiliasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), terutama Fatah, tetapi mengecualikan Hamas dan gerakan Jihad Islam.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Sabtu tak lama setelah pemerintah dilantik, Hamas, yang mengelola Gaza, memperingatkan bahwa pemerintahan baru yang berbasis di Tepi Barat akan semakin memecah belah warga Palestina.

Pemerintah yang dipimpin Shtayyeh, menurut Hamas telah menggunakan unilateralisme dan monopoli kekuasaan. Langkah ini memperluas perpecahan Palestina dengan mengorbankan kepentingan rakyat Palestina.

"Pemerintah separatis yang dibentuk Fatah tidak memiliki legitimasi hukum dan konstitusi dan memisahkan Jalur Gaza dari Tepi Barat, hal ini merupakan langkah yang sejalan dengan 'kesepakatan abad ini,'" tambah Hamas.

Kesepakatan yang disebut abad ini, dibuat oleh administrasi Presiden AS Donald Trump untuk mengatasi konflik, yang dikatakan sangat mendukung rezim Israel.

Hamas menggarisbawahi perlunya membentuk pemerintah persatuan nasional yang inklusif, yang melayani semua rakyat Palestina dan mengakhiri penindasan yang telah mereka alami.

Pemerintah baru harus mengundang para pemimpin Palestina untuk menyetujui strategi nasional untuk melawan semua tantangan yang dihadapi masalah Palestina, catat kelompok perlawanan tersebut.[fq/voa-islam.com]