KHARTOUM, SUDAN (voa-islam.com) - Militer Sudan mengatakan pasukan Sudan yang mengambil bagian dalam perang yang dipimpin Saudi di Yaman akan terus berperang atas nama koalisi Arab meskipun terjadi kudeta yang sebagian mengubah struktur kekuasaan di negara Afrika tersebut.
"Kami akan tetap berpegang pada komitmen kami dengan aliansi Arab dan pasukan kami akan tetap (di sana) sampai aliansi mencapai tujuannya," Mohammad Hamdan Daglo, orang nomor dua di dewan militer yang telah mengambil alih kekuasaan di Sudan sejak penggulingan presiden lama negara itu Omar al-Bashir, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Kantor Berita Sudan (SUNA) resmi pada hari Senin (15/4/2019).
Arab Saudi dan sejumlah sekutu regionalnya melancarkan perang yang menghancurkan Yaman pada Maret 2015 dengan tujuan membawa pemerintah mantan presiden Yaman kembali berkuasa dan mengusir pemberontak Syi'ah Houtsi kaki tangan Iran.
Perang telah menewaskan puluhan ribu orang di Yaman dan mendorong negara miskin itu ke ambang kelaparan.
Sudan telah menjadi anggota koalisi. Pemecatan militer Bashir pekan lalu menimbulkan spekulasi bahwa Sudan mungkin berhenti berkontribusi pada perang mematikan itu. Bashir sendiri menghadapi seruan untuk mundur dari koalisi karena meningkatnya jumlah korban di Sudan.
Pernyataan Senin tentang kelanjutan kebijakan muncul tak lama setelah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menyatakan dukungan untuk junta Sudan, yang disebut Dewan Militer Transisi (TMC). Riyadh juga menjanjikan "paket bantuan kemanusiaan" ke Sudan.
Omar Al-Bashir digulingkan oleh militer Sudan setelah lima bulan protes atas kebijakannya. Namun protes Sudan belum berhenti.
Warga
Sudan menuntut pembubaran dewan militer transisi
Juga pada hari Senin, perwakilan dari Asosiasi Profesional Sudan (SPA), yang memimpin protes terhadap Bashir, mendesak pembubaran dewan militer dan pembentukan dewan penguasa sipil sementara yang baru.
Dalam konferensi pers pertamanya sejak penggulingan Bashir, SPA mengeluarkan daftar panjang tuntutan untuk perubahan yang lebih dalam dan lebih cepat untuk mengakhiri represi dan krisis ekonomi.
"Jika permintaan kami untuk pembentukan dewan transisi sipil dengan perwakilan militer tidak terpenuhi, kami tidak akan menjadi bagian dari otoritas eksekutif, kabinet, dan kami akan melanjutkan eskalasi massa dan aksi duduk untuk memenuhi tuntutan kami," Ahmed al-Rabie, seorang anggota SPA, mengatakan kepada Reuters.
Pernyataan itu dikeluarkan beberapa jam setelah pasukan mencoba membubarkan aksi duduk di luar Kementerian Pertahanan yang dimulai pada 6 April. Para pemrotes bergandengan tangan dan membentuk cincin di sekitar area duduk untuk mencegah pasukan melepaskan batu dan penghalang logam.
Sementara itu, Uni Afrika mengancam akan menangguhkan keanggotaan Sudan kecuali dewan militer menyerahkan kekuasaan kepada badan pemerintahan sipil dalam waktu 15 hari. (st/ptv)