Uni Eropa Tolak Setujui Klaim Kedaulatan Israel atas Dataran TInggi Golan

BRUSSELS, BELGIA (voa-islam.com) - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini sekali lagi menyatakan blok berisi 28-negara itu tidak menyetujui klaim "kedaulatan" rezim Zionis Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah dan wilayah-wilayah pendudukan Tel Aviv lainnya.

Berbicara pada sesi pleno Parlemen Eropa di kota Strasbourg Prancis pada hari Selasa (16/4/2019), Mogherini menekankan bahwa posisi Uni Eropa pada status Golan "belum berubah."

"Uni Eropa memiliki posisi yang sangat sederhana dan jelas," katanya. "UE tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah mana pun yang diduduki Israel sejak Juni 1967, sejalan dengan hukum internasional dan dengan Resolusi 242 dan 497 Dewan Keamanan PBB. Dan ini juga berlaku untuk Dataran Tinggi Golan."

Diplomat top Uni Eropa juga mencatat bahwa dia telah mengeluarkan deklarasi atas nama semua 28 negara anggota dan mengklarifikasi sikap mereka pada Dataran Tinggi Golan.

Selain itu, katanya, lima negara anggota Uni Eropa dari Dewan Keamanan PBB - termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, dan Polandia - telah menyatakan posisi bersama blok itu terhadap Golan dalam upaya bersama.

Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada tahap penutupan Perang Enam Hari 1967 dengan negara-negara Arab, yang juga melihat rezim itu menduduki wilayah Palestina di Tepi Barat, Yerusalem Timur al-Quds dan Jalur Gaza.

Tel Aviv secara sepihak mencaplok Dataran Tinggi Golan pada tahun 1981 dalam suatu langkah yang tidak diakui secara internasional.

Suriah telah berulang kali menegaskan kembali kedaulatannya atas Dataran Tinggi Golan, mengatakan wilayah itu harus sepenuhnya dikembalikan ke kendalinya.

Pada 25 Maret, Presiden AS Donald Trump menandatangani sebuah dekrit yang mengakui "kedaulatan" Israel atas Golan yang diduduki pada awal pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington.

Pergeseran kebijakan Trump yang kontroversial terjadi lebih dari setahun setelah presiden AS yang hawkish itu mengakui al-Quds Yerusalem sebagai "ibu kota" Israel dan memindahkan kedutaan Washington dari Tel Aviv ke kota Palestina yang diduduki.

Didorong oleh agenda Trump yang sangat anti-Palestina, Netanyahu telah berbicara tentang rencana untuk mencaplok wilayah pendudukan Palestina di Tepi Barat.

Kegiatan pemukiman ilegal

Di tempat lain dalam pidatonya, Mogherini mengeluh bahwa kegiatan pembangunan pemukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki sedang mengikis prospek solusi dua negara.

Setelah pengumuman baru-baru ini oleh Israel untuk membangun 4.600 unit pemukim baru, UE menekankan bahwa mereka menganggap "semua aktivitas pemukiman ilegal di bawah hukum internasional, dan bahwa pemukiman mengikis kelayakan solusi dua negara," katanya.

"Dan pada kenyataannya, solusi dua negara tidak hanya memudar. Itu sedang dibongkar sepotong demi sepotong, ”tambahnya, memperingatkan bahwa meninggalkan solusi akan membawa kekacauan yang lebih besar, tidak hanya ke wilayah yang diduduki tetapi juga ke seluruh Timur Tengah.

Israel selama beberapa bulan terakhir meningkatkan kegiatan pembangunan permukimannya di tanah-tanah yang diduduki yang bertentangan dengan Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB.

Sekitar 600.000 warga Yahudi Israel tinggal di lebih dari 230 permukiman yang dibangun secara ilegal sejak pendudukan tanah Palestina tahun 1967.  (st/ptv)