Raja Yordania Tinjau Kesepakatan Ulang Impor Gas dari Israel

AMMAN (voa-islam.com) - Raja Yordania Abdullah II telah memerintahkan peninjauan kembali atas kesepakatan multi-miliar dolar negaranya untuk mengimpor gas alam dari wilayah yang diduduki Israel.

Surat kabar Asharq al-Awsat yang berbasis di London dan berbahasa Arab, mengutip sumber-sumber politik senior Yordania, melaporkan bahwa raja membuat keputusan itu dalam sebuah laporan teknis yang meneliti kepentingan Yordania dari kelanjutan atau pembekuan perjanjian.

Khaled Bakkar, kepala komite keuangan di parlemen Yordania, mengatakan kesepakatan gas selain dari normalisasi terang-terangan dengan rezim Israel, juga lemah secara ekonomi berdasarkan studi kelayakan.

Dia menekankan bahwa produksi energi Yordania melampaui kebutuhan negara itu, dan impor gas Israel hanya untuk kepentingan rezim Tel Aviv.

Pada 26 September 2016, Perusahaan Listrik Tenaga Nasional Yordania menandatangani kesepakatan 10 miliar dolar dengan Noble Energy yang berpusat di AS dan mitra Israel, yang akan memanfaatkan ladang gas alam Leviathan di Laut Mediterania di lepas pantai Israel untuk penyediaan sekitar 1,6 triliun kaki kubik gas alam, atau 300 juta kaki kubik per hari (mcf / d), dalam jangka waktu 15 tahun. Produksi diperkirakan akan dimulai sekitar 2019 atau 2020.

Pada tanggal 26 Maret, anggota parlemen Yordania menyerukan pembatalan perjanjian gas dengan Israel selama sesi parlemen tertutup untuk umum.

Ketua DPR Atef Tarawneh menyatakan bahwa semua sektor masyarakat dan anggota parlemen sama sekali menolak perjanjian perusahaan listrik Yordania untuk membeli gas alam Israel.

Beberapa legislator berpendapat bahwa kesepakatan multi-miliar dolar itu melanggar Pasal 33, bagian dua dari konstitusi Yordania, yang menyatakan: "Perjanjian dan perjanjian yang mensyaratkan pengeluaran untuk Perbendaharaan Negara atau memengaruhi hak publik atau pribadi orang Yordania tidak boleh berlaku kecuali disetujui oleh parlemen; dan dalam hal apa pun syarat rahasia dalam perjanjian atau perjanjian tidak akan bertentangan dengan ketentuan yang jelas. "

Anggota parlemen Saddah al-Habashneh mengatakan kesepakatan itu tidak konstitusional, menekankan bahwa anggota parlemen tidak diberi akses untuk membaca apa yang disebutnya kesepakatan "rahasia".

“Mengapa mereka menyembunyikannya? Ini adalah petunjuk bahwa ada sesuatu. Benar-benar ditolak, ”komentarnya.

Habashneh kemudian menuntut kesepakatan itu dihapuskan bersamaan dengan perjanjian damai Yordan dengan Israel - yang dikenal sebagai Wadi Araba Treaty dan ditandatangani pada 26 Oktober 1994.

“Kami menyerukan agar perjanjian Wadi Araba dibatalkan. Apa perdamaian saat mereka menyerang Gaza? "Kata anggota parlemen.

"Dan dengan pengakuan kemarin atas Dataran Tinggi Golan, apa yang tersisa? Kami menginginkan martabat,” katanya.[ap/fq/voa-islam.com]