Oposisi Sudan Tuding Dewan Militer Tidak Rela Bentuk Pemerintahan Sipil

KHARTOUM (voa-islam.com) - Kelompok oposisi utama Sudan dan Dewan Militer Transisi saling tuding tentang siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan membentuk badan bersama untuk mengawasi transisi ke pemerintahan sipil.

Deklarasi Kekuatan Kebebasan dan Perubahan, aliansi aktivis dan kelompok oposisi, menuduh militer melakukan manuver untuk menghindari penyerahan kekuasaan kepada warga sipil.

Dalam pidatonya di konferensi pers di Khartoum, Khalid Omer Youssef, sekretaris jenderal oposisi Partai Kongres Sudan, mengatakan dewan militer tidak serius dalam perundingannya dengan warga sipil.

"Para komandan militer ingin menunda dan menggunakan taktik menunggu sambil memaksakan visinya pada kita," katanya, Selasa kemarin (30/4/2019)

"Kami tidak akan meninggalkan aksi duduk di lapangan sampai kami mencapai tujuan besar kami."

Sementara itu anggota oposisi terkemuka Madani Abas Madani membantah bahwa aliansi itu telah sepakat dengan dewan militer mengenai penghapusan barikade di jalan-jalan di sekitar alun-alun di depan markas militer Sudan di ibukota Khartoum.

Mohamed Nagi Alasam, juru bicara Asosiasi Profesional Sudan (SPA), mengatakan dalam beberapa jam mendatang, oposisi akan menyerahkan proposal penuhnya kepada dewan militer, termasuk daftar nama untuk tiga tingkat pemerintahan - dewan transisi, kabinet dan majelis legislatif.

Dewan militer menuduh oposisi tidak memiliki mandat yang memadai dari para pengunjuk rasa, yang telah menyebabkan kebuntuan dalam negosiasi antara kedua belah pihak.

Sudan dalam kekacauan sejak militer menggulingkan Presiden Omar al-Bashir yang telah lama menjabat awal bulan ini setelah berbulan-bulan protes terhadap pemerintahan tiga dekadenya.[fq/voa-islam]