Dewan Transisi Militer Sudan Tutup Kantor Berita Al Jazeera Biro Khartoum

KHARTOUM, SUDAN (voa-islam.com) - Dewan Transisi Militer (TMC) yang berkuasa di Sudan telah memerintahkan penutupan kantor berita Al Jazeera di tengah-tengah pertikaian dengan para pemrotes yang menuntut agar kekuasaan diserahkan kepada pemerintah sipil sejak penggulingan mantan Presiden Omar Al-Bashir pada April.

Al Jazeera mengumumkan penutupan tersebut hari ini, Jumat (31/5/2019)di Twitter: "Otoritas #Sudan tiba-tiba menutup #AlJazeera biro #Khartoum dan melarang wartawannya melaporkan dari negara tersebut."

Rincian lebih lanjut dari keputusan TMC disediakan oleh koresponden jaringan yang berbasis di Qatar di Sudan, Ahmed Al-Reheid. Dia mengatakan bahwa para pejabat dari berbagai lembaga keamanan tiba dan memberi tahu penutupan kantor jaringan oleh militer dan penyitaan isinya. Tidak ada alasan diberikan untuk langkah tiba-tiba itu.

"Dalam pelanggaran penuh terhadap kebebasan pers," kata Al Jazeera, "pemerintah Sudan tiba-tiba menutup biro Khartoum kami dan melarang wartawan kami melaporkan dari negara itu. Jaringan melihat ini sebagai serangan terhadap kebebasan media, jurnalisme profesional dan prinsip dasar hak orang untuk mengetahui dan memahami realitas apa yang terjadi di Sudan. "

Jaringan itu bersikeras bahwa mereka akan melanjutkan peliputannya diSudan meskipun ada "campur tangan politik" oleh otoritas Sudan, yang menyerukan untuk memastikan "dimulainya kembali segera operasi biro Khartoum Al Jazeera, dalam semangat kebebasan pers yang dijamin oleh Konstitusi Sudan. "

Keputusan TMC untuk mengejar Al Jazeera datang pada saat kritis dalam kampanye rakyat Sudan untuk menggantikan rezim militer dengan pemerintah sipil. Kebuntuan itu tampaknya memburuk setelah militer mengancam akan menuntut para pemrotes di ibukota.

Analis Sudan percaya bahwa ketegangan antara militer dan orang-orang Sudan meningkat karena campur tangan pasukan kontra-revolusioner di wilayah tersebut. Mereka mengklaim bahwa UEA, Arab Saudi dan Mesir tidak akan mengizinkan militer untuk menyerahkan kekuasaan kepada otoritas sipil.

Pada hari Ahad kepala dewan militer Sudan, Letnan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan. Pertemuannya di UEA datang di belakang perjalanan ke Mesir dan kunjungan oleh wakilnya, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, ke Arab Saudi.

Rezim otoriter di wilayah tersebut melihat Al Jazeera dan reputasinya untuk jurnalisme independen sebagai ancaman utama bagi otoritas mereka. UEA dan Arab Saudi, yang telah memimpin boikot Qatar selama hampir dua tahun, menuntut agar jaringan itu ditutup sebagai salah satu syarat untuk mencabut blokade mereka terhadap tetangga Teluk mereka. (st/MeMo)