9 Pengunjuk Rasa Tewas Ketika Penguasa Militer Sudan Berupaya Bubarkan Aksi Duduk

KHARTOUM, SUDAN (voa-islam.com) - Penguasa militer Sudan, Senin (3/6/2019), bergerak untuk membubarkan aksi duduk selama berminggu-minggu di luar markas tentara Khartoum, menewaskan sedikitnya sembilan pengunjuk rasa, kata komite dokter ketika suara tembakan terdengar bergema dari situs tersebut.

Pasukan keamanan bersenjata berat dalam truk pick-up yang dipasang dengan senapan mesin dikerahkan dalam jumlah besar di seluruh ibukota, sementara tembakan terdengar dari lokasi protes oleh seorang wartawan AFP.

Amerika Serikat dan Inggris menyerukan diakhirinya tindakan keras terhadap demonstran, yang menginginkan para jenderal di belakang penggulingan presiden veteran Omar al-Bashir untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.

Korban tewas "dari pembantaian hari ini telah meningkat menjadi sembilan martir," Komite Sentral Dokter Sudan, yang dekat dengan pengunjuk rasa, menulis di Facebook.

Laporan itu juga melaporkan "sejumlah besar korban kritis" dan menyerukan "dukungan mendesak" dari Komite Internasional Palang Merah dan organisasi kemanusiaan lainnya untuk membantu yang terluka.

Dewan militer telah membantah banyak laporan tentang pasukan mereka membubarkan aksi duduk di depan markas tentara dengan kekerasan.

'Pembantaian berdarah'

"Sekarang sebuah upaya sedang dilakukan untuk membubarkan aksi duduk di markas besar angkatan bersenjata dengan paksa  oleh dewan militer," kata Asosiasi Profesional Sudan (SPA), kelompok yang mempelopori protes nasional yang dimulai pada bulan Desember.

SPA mengatakan itu merupakan "pembantaian berdarah" dan menyerukan orang Sudan untuk mengambil bagian dalam "pembangkangan sipil total" untuk menggulingkan dewan militer.

Komite dokter mengatakan pasukan juga melepaskan tembakan di dalam Rumah Sakit East Nile kota dan "mengejar pengunjuk rasa damai."

Dikatakan sebuah rumah sakit lain di dekat lokasi aksi duduk itu dikepung dan sukarelawan dicegah untuk mencapainya.

Unjuk rasa menentang otoriter Bashir, pemerintahan tiga dasawarsa menyebabkan penggulingannya pada April, tetapi pengunjukrasa tetap berada di luar markas tentara yang menyerukan para jenderal untuk menyerahkan kekuasaan kepada otoritas transisi.

Di dekat tempat demonstrasi, seorang saksi mata yang tinggal di lingkungan Burri mengatakan dia bisa "mendengar suara tembakan dan saya melihat kepulan asap membubung dari area aksi duduk."

Seorang penduduk lain di daerah itu, di Khartoum timur, mengatakan dia melihat pasukan berseragam polisi berusaha mengusir para demonstran.

Dewan militer "tidak membubarkan aksi duduk dengan paksa," kata jurubicara mereka.

"Tenda ada di sana, dan kaum muda bergerak bebas," kata Shamseddine Kabbashi kepada Sky News Arabia.

'Tembakan berat'

Duta besar Inggris untuk Khartoum, Irfan Siddiq, mengatakan ia telah mendengar "tembakan keras" dari kediamannya.

"Sangat prihatin dengan ... laporan bahwa pasukan keamanan Sudan menyerang tempat protes duduk yang mengakibatkan korban. Tidak ada alasan untuk serangan semacam itu. Ini. Harus. Berhenti. Sekarang," tulisnya di Twitter.

Kedutaan AS di Khartoum mengatakan, "serangan pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa dan warga sipil lainnya adalah salah dan harus dihentikan."

"Tanggung jawab jatuh pada TMC. TMC tidak dapat secara bertanggung jawab memimpin rakyat Sudan," tambahnya merujuk pada dewan militer transisi.

Aliansi untuk Kebebasan dan Perubahan, kelompok payung dari gerakan protes, mendesak "pawai dan demonstrasi damai" secara nasional dan agar barikade disiapkan termasuk di ibukota.

Para pengunjuk rasa telah mulai membangun barikade bata dan membakar ban dan batang pohon di Street 60 - salah satu jalan utama di ibukota.

SPA mengatakan pada hari Sabtu bahwa ada alasan untuk percaya bahwa dewan militer sedang "merencanakan dan bekerja untuk mengakhiri aksi damai di markas dengan kekuatan dan kekerasan yang berlebihan" setelah tiga orang terbunuh dalam insiden di pinggiran demonstrasi terakhir minggun lalu.

Negosiasi antara para pemimpin protes dan dewan militer yang berkuasa telah hancur, karena kedua belah pihak telah gagal untuk menyetujui apakah badan transisi yang direncanakan akan dipimpin oleh seorang sipil atau seorang tokoh militer. (st/AFP)