Malaysia: Pelaku Kekerasan Terhadap Minoritas Rohingya Harus Dibawa ke Pengadilan

BANGKOK, THAILAND (voa-islam.com) - Malaysia pada hari Sabtu (22/6/2019) mengatakan para pelaku kekerasan terhadap minoritas Rohingya Myanmar harus "dibawa ke pengadilan", dalam komentar tajam yang disampaikan pada KTT regional yang biasanya jinak.

Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara, sebaliknya secara resmi menyebut mereka "Bengali", kependekan dari imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh.

Sebuah penumpasan brutal dan kejam militer pada tahun 2017 mendorong lebih dari 740.000 Rohingya ke Bangladesh, membawa kisah pemerkosaan, pembunuhan massal, dan penghancuran desa.

Para penyelidik PBB menyerukan jenderal-jenderal penting Myanmar untuk diadili karena genosida.

Tetapi tentara Myanmar dan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi telah membela tindakan yang diperlukan untuk mengusir pejuang Rohingya dari negara bagian Rakhine.

Dalam pembicaraan hari Sabtu dengan mitra Asia Tenggara, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Bin Abdullah menyerukan "para pelaku masalah Rohingya diadili", kata kementeriannya dalam Tweet.

Dia juga mengatakan pemulangan minoritas dari kamp-kamp pengungsi Bangladesh yang padat dan penuh sesak "harus mencakup kewarganegaraan Rohingya."

Malaysia, negara Muslim yang menampung populasi besar pengungsi Rohingya, adalah satu dari sedikit anggota Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang angkat bicara untuk etnis minoritas tersebut.

Blok 10-anggota biasanya mematuhi prinsip non-interferensi dalam urusan internal masing-masing.

ASEAN dikecam keras oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia setelah sebuah laporan yang dibuatnya memuji kerja Myanmar tentang masalah repatriasi.

Negara bagian Rakhine, wilayah barat yang menjadi rumah bagi Rohingya, tetap terpotong oleh kekerasan.

Hanya segelintir minoritas Muslim yang kembali dengan perjanjian repatriasi yang didiskreditkan.

Myanmar belum menawarkan kewarganegaraan kepada pengungsi Rohingya di kamp-kamp Bangladesh jika mereka kembali, sementara Muslim Rohingya juga menginginkan jaminan keselamatan dan pengembalian tanah yang dirampas dan desa-desa yang  dibakar sebelum setuju untuk kembali. (st/TNA)