BAGHDAD (voa-islam.com) - Perdana Menteri Irak Adil Abdul-Mahdi telah mengeluarkan dekrit yang akan mengintegrasikan Pasukan Mobilisasi rakyat ke dalam angkatan bersenjata negara itu.
"Demi kepentingan publik dan sesuai dengan kekuasaan yang diberikan kepada kami oleh konstitusi ... yang berikut ini diputuskan: Semua Unit Mobilisasi Rakyat (PMU) akan beroperasi sebagai bagian tak terpisahkan dari angkatan bersenjata dan tunduk pada peraturan yang sama," kata keputusan tersebut, yang dikeluarkan pada hari Senin kemarin, AFP melaporkan.
Para milisi Syiah, juga dikenal sebagai Hashd al-Sha'abi, bergabung dengan militer Irak ada tahun 2014 setelah kelompok gerilyawan dari ISIS meluncurkan kampanye perlawanan.
Milisi Syiah Hashd al-Sha'abi secara efektif berkontribusi pada perlawan melawan ISIS die negara itu, terutama dalam pembebasan daerah-daerah yang dikuasai ISIS yang terletak di selatan, timur laut, dan utara ibukota. Dorongan gabungan - diperkuat oleh sekutu Irak, termasuk Iran, yang telah memberikan dukungan penasihat militer kepada militer Irak - sehingga menyebabkan pengusiran ISIS pada akhir 2017.
Ini mendorong pendahulunya Abdul Mahdi, Haider al-Abadi untuk memerintahkan inklusi formal milisi Syiah dalam pasukan keamanan negara Arab Maret lalu. Perintah itu memberi milisi Syiah Hashd al-Sha'abi banyak hak yang sama dengan anggota militer.
Namun, Amerika Serikat yang telah memimpin sejumlah sekutunya dalam apa yang disebut koalisi anti-ISIS di Irak terlepas dari kematian kelompok itu, secara sistematis menemukan kesalahan dengan keterlibatan milisi Syiah dalam urusan pertahanan Irak.
Pada Mei lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan kepada para pemimpin Irak dalam kunjungan mendadak ke Baghdad bahwa jika mereka gagal melakukan kontrol lebih besar terhadap para milisi Syiah , Washington akan menanggapi dengan kekuatan.[fq/voa-islam.com]