KHARTOUM, SUDAN (voa-islam.com) - Aliansi oposisi utama Sudan telah sepakat untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan dewan militer yang berkuasa setelah seruan dari para mediator Uni Afrika dan Ethiopia untuk melanjutkan negosiasi yang macet.
"Aliansi untuk Kebebasan dan Perubahan bertemu dan memutuskan untuk menerima undangan untuk negosiasi langsung" dengan para jenderal yang berkuasa, pemimpin protes terkemuka Madani Abbas Madani mengatakan pada hari Rabu (3/7/2019).
Para pemimpin protes mengatakan pembicaraan mengenai badan pemerintahan baru akan berlangsung tiga hari.
"Negosiasi seharusnya hanya tentang kepresidenan dewan yang berdaulat dan bahwa kerangka waktu untuk negosiasi harus 72 jam," kata Madani kepada wartawan.
Kelompok itu juga menuntut pembebasan tahanan politik.
Dewan militer yang berkuasa belum menanggapi seruan untuk dimulainya kembali perundingan.
Militer Sudan menggulingkan Presiden Omar al-Bashir yang berusia 75 tahun setelah empat bulan protes meluas terhadapnya atas kondisi ekonomi yang mengerikan dan melonjaknya harga komoditas pokok pada 11 April. Menyusul pemecatan Bashir, para pemimpin kudeta mendirikan apa yang disebut Dewan Militer Transisi (TMC), mungkin untuk menjalankan urusan negara di era pasca-Bashir. Tetapi para jenderal juga bergerak untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menghadapi protes rakyat sendiri.
Para pengunjuk rasa terus melakukan demonstrasi yang menekan militer untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.
Pembicaraan antara payung gerakan protes dan TMC runtuh pada bulan Mei atas komposisi badan pemerintahan baru dan apakah harus memiliki mayoritas sipil atau militer.
Uni Afrika dan Ethiopia telah melakukan mediasi antara kedua pihak setelah ketegangan melonjak menyusul penumpasan 3 Juni di sebuah kamp protes di Khartoum yang menewaskan seratus lebih demonstran. (st/ptv)