KHARTOUM, SUDAN (voa-islam.com) - Para jenderal yang berkuasa di Sudan dan para pemimpin protes mencapai "kesepakatan penuh" pada deklarasi konstitusi, kata Uni Afrika, membuka jalan untuk transisi ke pemerintahan sipil.
Kesepakatan itu muncul setelah negosiasi panjang antara dewan militer yang berkuasa di Sudan dan Aliansi untuk Kebebasan dan Perubahan yang telah memimpin gerakan protes di seluruh Sudan selama berbulan-bulan.
"Saya mengumumkan pendapat publik Sudan, Afrika, dan internasional bahwa kedua delegasi telah sepenuhnya menyetujui deklarasi konstitusi," kata mediator AU Mohamed El Hacen Lebatt kepada wartawan.
Lebatt mengatakan pertemuan akan diadakan untuk membahas upacara penandatanganan formal.
Poin-poin utama pertikaian menyangkut kekuatan yang diusulkan badan gabungan sipil-militer, pengerahan pasukan keamanan dan kekebalan bagi para jenderal atas kekerasan yang terkait dengan protes.
Pengumuman hari Sabtu (3/8/2019) datang setelah dewan militer mengumumkan sembilan paramiliter telah ditangkap karena membunuh empat demonstran remaja awal pekan ini ketika pembicaraan dengan para pemimpin protes atas masa depan negara itu dinavigasi pada hari kedua.
Langkah melawan para anggota paramiliter dari Pasukan Dukungan Cepat yang ditakuti berasal dari penembakan fatal empat anak sekolah dan dua demonstran lainnya dalam sebuah demonstrasi menentang kekurangan bahan bakar dan roti di kota Al-Obeid di Kordofan Utara pada hari Senin.
Pembunuhan itu memicu kemarahan di seluruh Sudan.
Pada hari Kamis, empat pengunjuk rasa lainnya ditembak mati di kota kembar Omdurman di ibukota, persis di seberang Sungai Nil dari Khartoum, kata para dokter yang terkait dengan gerakan protes negara itu.
"Investigasi telah diluncurkan terhadap insiden Al-Obeid dan tujuh anggota RSF segera diberhentikan dan diserahkan kepada hakim sipil untuk diadili," Jenderal Shamseddine Kabbashi, juru bicara dewan militer yang berkuasa, mengatakan kepada wartawan sebelumnya pada hari Jum'at.
Dia juga mengatakan bahwa tindakan akan diambil terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan hari Kamis. (st/AFP)