Pakistan Kecam Langkah India Cabut Status Otonomi Khusus Kashmir

ISLAMABAD, PAKISTAN (voa-islam.com) - Pakistan, hari Senin (5/8/2019), mengecam langkah India karena menghapus status khusus Kashmir, menyebutnya sebagai "ilegal", bersikeras itu adalah wilayah sengketa yang diakui secara internasional.

Keputusan oleh New Delhi untuk menghapus Kashmir dari otonomi khusus yang telah dinikmati selama tujuh dekade juga memicu protes di seluruh Pakistan, yang mengelola bagian dari wilayah Himalaya tersebut.

"Tidak ada langkah sepihak oleh Pemerintah India yang dapat mengubah status yang disengketakan ini ... Sebagai pihak dalam perselisihan internasional ini, Pakistan akan menggunakan semua opsi yang mungkin untuk melawan langkah-langkah ilegal itu," kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan.

Kashmir telah dibagi antara India dan Pakistan sejak kemerdekaan mereka pada tahun 1947.

Selama tiga dekade, bagian yang dikelola India - satu-satunya negara mayoritas Muslim di negara itu - telah berada dalam cengkeraman perjuangan bersenjata yang telah menewaskan puluhan ribu orang.

Kementerian luar negeri Pakistan menambahkan bahwa langkah itu, yang "sangat ditolak dan dikutuk Islamabad", tidak akan "pernah diterima oleh rakyat Jammu & Kashmir dan Pakistan".

"Pakistan menegaskan kembali komitmennya yang tetap pada masalah Kashmir dan dukungan politik, diplomatik, dan moralnya kepada rakyat Jammu dan Kashmir yang diduduki untuk merealisasikan hak mereka yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri," kata pernyataan itu.

Kantor luar negeri Pakistan telah memanggil komisaris tinggi India untuk memprotes langkah itu, komisi tinggi Pakistan ke New Delhi mengatakan Senin malam

Baik Perdana Menteri Imran Khan maupun militer Pakistan yang kuat tidak mengeluarkan pernyataan apa pun yang secara langsung mengutuk tindakan tersebut.

Tetapi kantor perdana menteri mengatakan Khan telah memanggil Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memperingatkan bahwa keputusan itu dapat memiliki "implikasi serius" bagi keamanan regional dan "jelas-jelas melanggar" resolusi Dewan Keamanan PBB.

Erdogan "berbagi keprihatinan" dan meyakinkan Khan tentang dukungan Turki, kata pernyataan itu, sementara Mahathir Mohamad, salah satu negarawan Muslim tertua di dunia, mengatakan Malaysia "memantau dengan cermat" situasi tersebut.

Namun, sumber senior pemerintah di Delhi mengatakan kepada AFP bahwa keputusan itu "tidak memiliki implikasi eksternal", dan menambahkan bahwa itu "adalah urusan kami".

Ratusan orang di kota Pakistan Lahore juga berkumpul untuk memprotes keputusan tersebut, dengan protes kecil lainnya terjadi di Islamabad dan di beberapa kampus universitas.

Demonstrasi yang lebih besar diperkirakan terjadi Selasa, ketika Pakistan akan mengadakan sesi parlemen bersama dan para komandan militernya akan bertemu untuk membahas langkah tersebut.

Keputusan India juga memicu kecaman di Twitter Pakistan, di mana pada satu titik enam hashtag yang sedang tren semuanya terkait dengan langkah tersebut.

Menteri HAM Pakistan Shireen Mazari mencap langkah "aneksasi ilegal" dalam sebuah tweet. (st/ptv)